JAKARTA, Mediaperkebunan.id – Diperlukan dana Rp 4 triliun untuk lima tahun pertama guna mencapai target 1 juta pekebun bersertifikat Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) dengan luas lahan rata-rata 2 hektar (Ha) per petani. BPDPKS harus menjadi sumber utama dana.
Demikian dikatakan Ketua Studi Studi Konsorsium tentang Minyak Sawit Petani Universitas Sumatera Utara, Dr Diana Chalil, dalam Peluncuran Hasil Studi Potensi Manfaat Sertifikasi ISPO bagi Petani, Selasa (7/12). Turut hadir Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian, Dedi Junaidi, dan mantan Wakil Menteri Pertanian Rusman Heryawan.
Menurut Diana, dengan biaya sertifikasi yang relatif mahal dibutuhkan program yang berbeda bagi petani kelapa sawit. Apalagi bagi petani kecil berpenghasilan rendah dengan luas lahan jauh di bawah skala minimum. Kondisi ini dihadapi petani sawit di hampir semua provinsi.
Di sisi lain, pemerintah masih bernegosiasi dengan pembeli agar menerima ISPO dan kemungkinannya harga premium untuk menutupi biaya dan upaya sertifikasi. “Oleh karena itu, untuk mencapai target sertifikasi, sangat diperlukan sistematika perencanaan yang didasarkan pada kondisi di lapangan,” ujar Diana.
Berdasarkan data, hanya 0,19% kebun plasma yang telah memperoleh ISPO pada kuartal pertama tahun 2020. Sedangkan pada 2025 ditargetkan 1 juta petani kelapa sawit bersertifikat atau sekitar 30% petani kelapa sawit Indonesia (selengkapnya baca Majalah Media Perkebunan edisi Desember 2021). (YR)
