Palu, mediaperkebunan.id – Melalui program peremajaan kakao rakyat (PAKAR), Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) mulai melakukan sejumlah langkah krusial, termasuk mengadakan kegiatan koordinasi dengan sejumlah pihak di kantor Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) belum lama ini.
Kegiatan tersebut, seperti dikutip Mediaperkebunan.id, Kamis (21/8/2025), dihadiri oleh jajaran Direksi BPDP, Dewan Pengawas, serta berbagai pemangku kepentingan lintas kementerian/dinas.
Di antaranya adalah sejumlah pejabat dari Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) Kementerian Pertanian (Kementan) seperti Heru Tri Widiarto selaku Sekretaris, perwakilan Direktorat Tanaman Tahunan dan Semusim, dan perwakilan Direktorat Hilirisasi Hasil Perkebunan.
Turut hadir sekaligus menjadi tuan rumah di acara tersebut yakni Maya Malania Noor selaku Kepala Disbunnak Sulteng, serta utusan dinas dari tingkat kabupaten yang membidangi perkebunan di lingkup Provinsi Sulawesi Tengah.
Di acara itu BPDP melakukan identifikasi perkebunan kakao rakyat, mencakup kegiatan diskusi dan kunjungan lapang bersama pemangku kepentingan kakao terkait, khususnya di Sulteng.
Hal ini dilakukan pihak BPDP sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan produktivitas kakao secara berkelanjutan melalui program PAKAR.
Kegiatan koordinasi dilangsungkan di kantor Disbunnak Sulteng, dan identifikasi perkebunan kakao milik rakyat dilaksanakan dengan mengunjungi perkebunan kakao rakyat yang ada di Kabupaten Sigi.
Dalam sambutannya, Direktur Penyaluran Dana Sektor Hulu BPDP, Normansyah Syahruddin, menegaskan bahwa program PAKAR akan memberikan peluang bagi Indonesia sebagai negara produsen kakao dunia.
Khususnya, kata Normansyah Syahruddin, untuk mendorong peningkatan produktivitas perkebunan kakao rakyat secara berkelanjutan.
Melalui program PAKAR, dia bilang BPDP menegaskan akan terus berupaya meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi tentang pentingnya peningkatan produktivitas kakao, potensi ekonomi dan hilirisasi kakao, dan perkebunan kakao rakyat berkelanjutan.
Caranya, sambung Normansyah Syahruddin, adalah melalui kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan kakao nasional, khususnya Ditjenbun selaku pembina teknis dan dinas yang membidangi perkebunan provinsi sentra kakao nasional, salah satunya Disnunnak Sulteng.
