T-POMI
2023, 29 November
Share berita:

JAKARTA, mediaperkebunan.id – Guna meningkatkan daya saing industri teh Indonesia, Dewan Teh Indonesia (DTI) merancang standar teh Indonesia (STI) yang berlaku untuk seluruh rantai pasok. STI berupa sertifikat ini akan dikeluarkan DTI setelah dilakukan serangkaian audit lembaga independen.

“Standar teh ini untuk menuju keseimbangan pasar yang sekarang ini sudah tidak sehat. Karena pelaku usaha mengaku ada ketimpangan terutama manfaat yang diperoleh dari rantai pasok,” ujar Ketua Umum DTI Rachmad Gunadi dalam “Public Hearing Standar Teh Indonesia” di Jakarta, Rabu (29/11/2023).

Gunadi mengatakan, saat ini harga teh di pasar domestik maupun global terus tertekan, sehingga membuat produsen maupun packer terus merugi. Padahal harga pokok produksi terus meningkat, seperti pupuk, upah tenaga kerja, dan lainnya.

Di sisi lain, mutu teh Indonesia juga semakin menurun akibat harga jual yang tidak seimbang. “Ini kan berakibat pada aspek perawatan tanaman dari sisi hulu sehingga mutu menjadi turun,” jelas Gunadi.

Menurut Gunadi, periode 2014 – 2016 merupakan masa terbaik bagi produsen teh Indonesia. Saat itu harga teh hitam di pasar lelang mencapai USD 2 per kilogram. Setelah itu harga teh terus anjlok hingga saat ini.

“Pada awalnya produsen di hulu yang merasakan tekanan harga. Namun saat ini sektor hilir juga ikut merasakan tekanan harga yang sudah tidak sehat,” ujar Gunadi.

Untuk itulah DTI perlu dilakukan intervensi berupa Standar Teh Indonesia. “Mudah-mudahan dengan standar teh mutu teh Indonesia semakin baik, dan harga juga semakin baik,” kata Gunadi.

Sertifikat Teh Indonesia berlaku bagi perusahaan perkebunan besar negara (BUMN), swasta, perkebunan rakyat, pabrik pengolah teh, dan pelaku usaha pemilik merek produk hilir (end user product).

Baca Juga:  Swasembada Gula Jadi Target Utama

Sertifikat Teh Indonesia diterapkan di seluruh rantai pasok industri teh mulai dari hulu hingga hilir, dimana setiap pelaku usaha teh bertanggungjawab menerapkan prinsip-prinsip produksi dan usaha yang berkelanjutan.

“Manfaat yang diperoleh dari penerapan sertifikat teh Indonesia harus dirasakan oleh seluruh pelaku usaha dari hilir ke hulu,” jelas Gunadi.

DTI selaku pemilik sertifikat teh Indonesia menunjuk tim internal untuk bertanggungjawab terhadap pelaksanaan dan pengawasan Standar Teh Indonesia.

Sertifikasi dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi (LS) yang telah ditunjuk DTI. LS ini meruapakan lembaga yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan “Persyaratan Lembaga Sertifikasi” yang tertera dalam prosedur sertifikasi.

Penerapan Standar Teh Indonesia bersifat opsional bagi para pelaku usaha perkebunan dan industri teh Indonesia. “Namun bagi yang menerapkan akan mendapatkan manfaat jaminan pasar dan harga premium dari pemilik merek produk hilir,” kata Gunadi.

Kepala Pusat Penelitian Teh dan Kina (PPTK) Gambung M. Akmal Yudistira memaparkan, skema sertifikasi teh nasional Indonesia dirancang untuk mengevaluasi praktek-praktek mulai dari aspek sosial, ekonomi, agronomi dan lingkungan kinerja yang baik pada perkebunan teh Indonesia, petani teh rakyat, dan pabrik teh, industri pengepakan teh hingga pemilik merek end user product.

“Sertifikasi teh ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah melalui praktek keberlanjutan teh yang diakui secara nasional dan meningkatkan daya saing teh Indonesia secara global melalui pengakuan internasional,” ujar Akmal.

Akmal menyebutkan, ada empat prinsip STI. Pertama, energi dan lingkungan meliputi konservasi tanah dan air, pengelolaan kesuburan tanah, agrokimia, pengelolaan limbah, dan pengelolaan energi.

Kedua, kemanan produk traceabilty (ketertelusuran), meliputi kualitas, dan keamanan produk. Ketiga, Dampak Sosial, Kesetaraan, meliputi upah dan penghasilan yang merata, keselamatan & Kesehatan kerja, hak-hak pekerja, tanggung jawab social

Baca Juga:  Astra Agro Gencar Jalin Kerjasama Riset

Keempat, Continuous Improvement meliputi identifikasi, evaluasi dan mitigasi resiko terhadap keberlanjutan proses bisnis. (*)