JAKARTA, mediaperkebunan.id – Dasrbor untuk komoditi berkelanjutan telah disiapkan pemerintah terkait kebijakan Uni Eropa melalui European Union Deforestation-free Regulation (EUDR), yang akan diterapkan pada akhir 2024 ini. Empat komoditi perkebunan terdampak aturan ini meliputi sawit, kakao, kopi dan karet.
“Meskipun kita mengekspor lima dari tujuh komoditas yang termasuk dalam aturan EUDR, tapi tujuan mereka mostly adalah kelapa sawit,” tutur Staf Ahli Bidang Konektivitas, Pengembangan Jasa, dan Sumber Daya Alam, Kementerian Koordinator Perekonomian Musdhalifah Machmud, seperti dikutip Sabtu (8/6/2024).
Musdalifah mengatakan, Kemenko Perekonomian telah menetapkan tentang Komite Pengarah Dasbor Nasional Data dan Informasi Komoditi Berkelanjutan Indonesia dan Tim Ahli dan Komite Teknis Dasbor Nasional Data dan Informasi Komoditi Berkelanjutan Indonesia, yang menjadi dasar proses akselerasi pengembangan sistem Dasbor Nasional beserta langkah-langkah operasionalnya.
Menurut Musdalifah, keberadaan dasbor nasional akan menjadi sangat penting bagi Indonesia untuk menjaga keberlangsungan perekonomian negara. “Kita tidak boleh mengalami penurunan pendapatan per kapita, apalagi kita mau bergabung dalam OECD,” tukasnya.
Selain itu, lanjut Musdalifah, pemerintah Indonesia dan Malaysia sudah bekerja sama (dalam Joint Mission ke Uni Eropa) sebelum terbitnya EUDR pada waktu lalu yang difasilitasi CPOPC.
Salah satu hasil dari Joint Mission tersebut yakni dibentuknya Ad Hoc Joint Task Force (JTF) yang terdiri dari perwakilan Indonesia, Malaysia, dan Uni Eropa. Kick off meeting JTF dilakukan pada 4 Agustus 2023 di Jakarta, Indonesia.
Dalam pertemuan tersebut disepakati lima workstreams yang menjadi fokus terkait implementasi aturan EUDR, yaitu Inclusivity of smallholders in the supply chain, Relevant certification schemes, Traceability, Scientific data on deforestation and forest degradation, dan Protection of privacy data.
Dasbor Nasional ditargetkan selesai pada Agustus 2024 atau sebelum pelaksanaan Joint Task Force ke-3 yang akan dilaksanakan pada September 2024 di Brussel atau Rotterdam, bersamaan dengan pelaksanaan Sustainable Vegetable Oil Conference yang diinisiasi CPOPC.
Tugas Komite Pengarah sendiri yakni antara lain menetapkan kebijakan umum dalam sistem Dasbor Nasional Komoditi, lalu berkoordinasi dengan K/L, asosiasi komoditas dan organisasi masyarakat sipil terkait pelaksanaan pendataan, melakukan pengawasan dan evaluasi kebijakan, serta menetapkan susunan keanggotaan dan tugas Tim Ahli dan Komite Teknis Dasbor Nasional Komoditi. (YR)
