Jakarta, mediaperkebunan.id – Danantara Indonesia menerima audiensi dari Forum Komunikasi Dewan Komoditas Perkebunan (FKDKP) yang dihadiri oleh Dewan Sawit, Dewan Kelapa, Dewan Karet, dan Dewan Kakao. Pertemuan ini menjadi wadah strategis untuk membahas arah kebijakan perkebunan nasional, hilirisasi, serta kontribusi sektor perkebunan terhadap ketahanan pangan dan energi.
Direktur Plantation & Agriculture Danantara Indonesia, Abdul Ghani, menjelaskan peran Danantara sebagai pengelola portofolio BUMN sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Dengan model tata kelola menyerupai TEMASEK dan KHAZANAH, Danantara berfungsi sebagai eksekutor bisnis BUMN berbasis business to business (B2B). Sementara Kementerian BUMN bertindak sebagai regulator dan pemegang saham seri A.
“Hal-hal komersial menjadi mandat Danantara, sedangkan program penugasan tetap dalam koordinasi BUMN. Dengan struktur ini, batas antara penugasan dan komersial kini lebih jelas sehingga mendorong efektivitas pengelolaan,” ujar Ghani.
Dalam paparannya, Ghani juga menyampaikan program strategis yang tengah dibahas pemerintah antara lain perluasan sawit sebanyak 2 juta hektar, perluasan tebu sebanyak 500 ribu hektar, serta pengembangan kelapa, kopi, dan jambu mete melalui kemitraan dengan petani serta penyediaan benih. Kakao yang dinilai penuh tantangan akan difokuskan pada dukungan riset dan penyiapan benih melalui pusat penelitian kopi dan kakao di Jember.
“Jika program perluasan tebu berhasil, Indonesia berpotensi memiliki 1 juta hektare lahan tebu yang cukup untuk mencapai swasembada. Inilah cita-cita besar yang sejalan dengan visi Presiden terkait ketahanan pangan dan energi,” tambah Ghani.
Sementara itu, Anto selaku FD Business Danantara Indonesia menekankan pentingnya peran FKDKP dalam memberikan masukan strategis. “Danantara dibentuk Presiden sebagai katalis. Kami membantu anak-anak perusahaan BUMN, termasuk di sektor perkebunan, agar bisa tumbuh lebih cepat dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional menuju target 8 persen hingga 2045,” jelas Anto.
Menurut Anto, hilirisasi menjadi fokus utama baik di sektor pertambangan maupun perkebunan. Dengan berkembangnya biofuel, etanol, dan produk turunan lainnya, perkebunan kini berperan ganda yakni sebagai penyedia pangan dan energi.
Namun, Anto menegaskan bahwa percepatan hilirisasi tidak bisa dilakukan BUMN sendirian. “Peran swasta sangat penting. BUMN mungkin bisa berjalan cepat sendiri, tapi tidak bisa berjalan jauh. Karena itu, Danantara terus membuka ruang diskusi dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan,” ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut, Aziz selaku Ketua Forum Komunikasi Dewan Komoditas Perkebunan (FKDKP), menegaskan bahwa hilirisasi adalah kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
“Kalau mau target pertumbuhan 8% tercapai, itu hanya bisa dilakukan lewat hilirisasi.Oleh karena itu hulu dan hilir perlu untuk diperhatikan,” tegas Aziz.
Audiensi ini juga menegaskan komitmen Danantara untuk menjadi “sokoguru ekonomi negara” sekaligus engine of growth yang mendukung realisasi Asta Cita Presiden, terutama ketahanan pangan dan energi.
“Perjalanan kita panjang, targetnya Indonesia keluar dari middle income trap pada 2045. Untuk itu, sektor perkebunan harus menjadi motor penggerak. Diskusi seperti dengan FKDKP ini sangat penting untuk memastikan arah kebijakan tepat sasaran,” tutup Anto.
