Medan, Mediaperkebunan.id – Harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) terus mengalami penurunan di pasar domestik dan global. Termasuk di dalam proses tender yang diselenggarakan oleh PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN) sejak Senin hingga Jumat (9-13/12/2024).
Situasi ini membuat melemahnya harga CPO kini terlempar dari posisi Rp 16.000 per kilogram pada Jumat (6/12/2024) lalu, atau menurut catatan Media Perkebunan berdasarkan hasil tender PT KPBN periode Jumat (13/12/2024) berada di level Rp 15.553 per Kg. Menyikapi hal ini, ekonom dari Universitas Sumatera Utara (USU), Wahyu Ario Pratomo: Sabtu (14/12/2024), menjelaskan bahwa ada sejumlah faktor yang mendukung pelemahan harga CPO dalam sepekan terakhir.
“Sepekan ini kan terjadi perlambatan ekonomi dunia, dan di saat yang sama Tiongkok sebagai salah satu konsumen besar CPO dunia, juga mengurangi belanja CPO dari Indonesia,” kata Wahyu Ario Pratomo kepada Media Perkebunan.
Tapi ternyata bukan cuma CPO yang terkenal imbas dari pelemahan ekonomi global. Wahyu bilang, minyak nabati lainnya seperti minyak kedelai atau soyabean juga mengalami penurunan harga dalam sepekan ini. Menurut Wahyu, produksi CPO sempat terganggu akibat faktor cuaca, khususnya banjir yang terjadi di berbagai negara produsen besar seperti Indonesia dan Malaysia.
“Nah, saat suplai berkurang, di saat itu pula permintaan di pasar justru menurun sehingga melemahnya harga CPO tidak dapat dihindari. Dalam pasar berjangka ke depan, juga harga CPO mengalami penurunan,” tuturnya lebih lanjut.
“Rasanya pada Januari 2025 harga CPO akan tetap rendah, dan berpeluang turun karena memang permintaan global yang menurun. Apalagi tahun depan lembaga Dana Moneter Internasional atau International Moneter Fund (IMF) memerkirakan Tiongkok akan semakin melambat pertumbuhan ekonominya. Dampaknya, ekspor CPO kita ke TIongkok akan berpotensi berkurang,” kata Wahyu menganalisis.
Hilirisasi Di balik tekanan selalu ada peluang yang bisa diciptakan, termasuk dalam urusan perdagangan produk turunan kelapa sawit. Wahyu menyarankan agar momenmelemahnya harga CPO boleh menjadi momentum bagi Indonesia untuk mendukung hilirisasi, khususnya terkait dengan substitusi impor.
“Indonesia harus mengembangkan industri turunan dari kelapa sawit agar mengurangi ketergantungan terhadap impor produk turunan kelapa sawit ini,” saran Wahyu Ario Pratomo.
Ia mengingatkan, sejak zaman Hindia Belanda telah mengembangkan perkebunan sawit, Indonesia sudah dapat memproduksi CPO dan turunannya yang banyak dipergunakan untuk makanan dan nonmakanan atau food dan consumer good.
“Kalau food seperti minyak goreng, margarine, dan lainnya, lalu consumer good seperti sabun, deterjen, dan lainnya. Rasanya sudah sepantasnya kita menghasilkan lebih banyak produk turunan dari kelapa sawit ini,” kata dia.
Ia mendesak pemerintah untuk tidak melulu fokus pada produk turunan untuk energi baru dan terbarukan (EBT) seperti biodiesel Sebab ia melihat sampai saat ini lebih banyak lagi produk turunan seperti bahan kosmetik yang kita impor dari negara lain padahal bahan bakunya CPO.
“Harus diketahui kalau hak paten untuk produk turunan kelapa sawit dipegang oleh negara-negara seperti Jepang, China, Malaysia, dan Amerika Serikat (AS). Tentunya Indonesia harus tidak boleh ketinggalan untuk urusan hak paten sawit ini,” sambung Wahyu.
Untuk itu, ia menyarankan agar dana perkebunan kelapa sawit yang diperoleh dari cukai ekspor dimanfaatkan tidak hanya untuk pembangunan infrastruktur, tetapi juga pembiayaan riset hilirisasi produk kelapa sawit.Ia yakin kalau hilirisasi semakin besar, seharusnya permintaan domestiknya menjadi tinggi, sehingga harga CPO akan stabil,” ucap Wahyu.
Menurutnya, selama ini Indonesia sangat tergantung dengan ekspor CPO saja, sehingga ketika permintaan global menurun, maka terjadi kelebihan pasokan di domestik.
“Ini yang akan menyebabkan harga tandan buah segar (TBS) produksi petani sawit menjadi jatuh Lambatnya hilirisasi sawit, sangat berdampak terhadap ketidakstabilan harga TBS. Rakyat yang memiliki kebun sawit akan terkena dampaknya,” tegas Wahyu Ario Pratomo, selaku ekonom dari USU.
