Industri kelapa sawit akhir-akhir ini terus diserang dengan banyak kampanye negatif dan isu-isu yang perlu diatasi. Diantaranya adalah anti dumping biodiesel sawit oleh Amerika Serikat dan resolusi sawit parlemen Eropa yang berkaitan dengan deforestasi dan pekerja anak.
“Isu seperti ini mustahil diatasi oleh BPDPS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) sendiri, harus didukung seluruh pemangku kepentingan kelapa sawit. Semua pihak harus bahu membahu mengatasi masalah ini,” kata Dono Bustami, Direktur Utama BPDPS.
Upaya BPDPS untuk mengatasi masalah ini adalah dengan pembentukan pusat informasi sawit atau desk sawit di luar negeri. “Pusat Informasi ini merupakan agenda besar kami dan akan bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri melalui KBRI,” katanya.
Pusat Informasi Sawit ini akan memberikan informasi sawit yang terintegrasi atau melimpah. “ Selama ini kita diserang dengan data-data yang entah dari mana mereka dapatkan. Dengan adanya pusat informasi ini maka informasi diharapkan akan seimbang. Sebelum akhir tahun ditargetkan sudah berdiri,” katanya.
Tugas paling penting lainnya dan merupakan misi utama BPDPS kedepan adalah bagaimana bisa mensejahterakan petani sawit dan industri sawit tanpa menggunakan dana APBN. “Ini merupakan tugas mulia yang membuat saya mau ditunjuk jadi Dirut BPDPS,” katanya.
Proses peremajaan sudah masuk tahap akhir tinggal menunggu satu peraturan saja. Sebelum akhir tahun sudah bisa disosialisasikan termasuk aturannya. Ada 4 kebun di Musi Banyuasin, Sumsel yang segera akan dilakukan peremajaan. Sampai akhir tahun diharapkan target peremajaan 22.000-28.0000 ha bisa dicapai.
