Kendari, mediaperkebunan.id – Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) menegaskan komitmennya dalam mendukung pengembangan kelapa sawit rakyat melalui pembiayaan program peremajaan sawit rakyat (PSR) dan berbagai bantuan sarana prasarana. Namun, hingga saat ini, realisasi penyerapan program tersebut masih belum optimal.
Hal ini disampaikan oleh Dwi Nuswantara dari BPDP dalam acara Workshop & Pasar Benih Sawit: Meningkatkan Perekonomian Daerah 3T dengan Kelapa Sawit. “Kita commit untuk membiayai. Dana untuk pengembangan sawit rakyat lebih dari cukup, dua sampai tiga kali lipat masih bisa kita danai,” ujar Dwi.
Ia bahkan menegaskan bahwa kapasitas pendanaan masih sangat longgar. “Dua kali lipat sampai tiga kali lipat masih bisa kita danai,” jelas Dwi.
Namun demikian, realisasi program di lapangan justru belum mampu menyerap potensi tersebut. Berdasarkan perhitungan, kebutuhan pendanaan untuk program peremajaan sawit rakyat (PSR) setiap tahun seharusnya bisa mencapai triliunan rupiah. “180 ribu hektar dikali 60 juta per hektar maka minimal 6 triliun dibiayai setiap tahun, tapi capaian tahunan setengahnya saja tidak tercapai,” kata Dwi.
Ia mengungkapkan bahwa tren ini terjadi hampir setiap tahun, di mana target tidak pernah tercapai secara optimal. “Trennya itu dari tahun ke tahun seperti itu, paling tidak satu setengah, masih berjuang keras untuk menaikkan itu,” ujarnya.
Padahal, dari sisi program, BPDP telah menyediakan berbagai skema bantuan yang cukup lengkap. Tidak hanya untuk replanting, tetapi juga dukungan sarana dan prasarana. Dalam materi yang disampaikan, BPDP memiliki program bantuan mulai dari benih, pupuk, alat pertanian, hingga pembangunan jalan kebun untuk mendukung distribusi hasil panen
Dwi menilai, persoalan utama justru terletak pada belum tersampaikannya program tersebut secara maksimal kepada petani. “Sudah memiliki program yang bagus kok nggak sampai di lapangan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti masih banyaknya kebun sawit rakyat yang sudah tidak produktif, namun belum masuk dalam program peremajaan. “Ada kebun sawit yang sudah tua nggak usah capek-capek membiayai,” ujarnya.
Selain bantuan teknis, BPDP juga membuka peluang dukungan yang lebih luas, termasuk pembangunan infrastruktur. “Selain pupuk, juga bisa dibantu dibuatkan jalan agar pengangkutan TBS dibuat mudah,” kata Dwi.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa petani sebenarnya bisa mengakses berbagai jenis bantuan sesuai kebutuhan. “Tinggal sebut butuh apa, ISPO, excavator, dan lain-lain,” jelasnya.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah masih adanya petani yang belum mengetahui program ini. “Kok ada yang tidak tahu program sejauh ini untuk peremajaan?” ujarnya.
Padahal, peran petani sangat strategis dalam industri sawit nasional. Dalam data BPDP disebutkan bahwa hampir separuh atau sekitar 42% perkebunan sawit di Indonesia merupakan milik petani swadaya. Dwi menegaskan bahwa sebagai negara produsen utama dunia, Indonesia harus mampu menentukan arah pengembangan industrinya sendiri. “Indonesia sebagai market leader sawit dunia sehingga harus menentukan langkah kita sendiri,” kata Dwi.
Ia juga mengingatkan pentingnya peran sawit dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, terutama saat krisis. “Tanpa adanya sawit, saat COVID kita bisa langsung down,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, Dwi mengajak seluruh pihak untuk memperkuat sinergi dan memastikan setiap program dapat berjalan optimal. “Sama-sama berada dalam forum ini, menghubungkan simpul-simpul yang harus disambungkan,” katanya.
Ia menegaskan bahwa semua pihak yang terlibat dalam rantai industri sawit memiliki peran penting dan tidak boleh dianggap sepele. “Entitas yang benar-benar jangan disepelekan posisinya,” jelas Dwi.
Sebagai penutup, ia kembali menekankan bahwa bantuan dari BPDP tersedia dan siap disalurkan, selama persyaratan administrasi telah dipenuhi. “Kebutuhan untuk bantuan selalu garansi, laksanakan pelaksanaan dengan baik,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar petani memastikan legalitas dan kelengkapan dokumen sebelum mengajukan program. “Pastikan yang masih bermasalah clear dulu, tapi kalau sudah clean and clear ajukan saja,” pungkas Dwi.
Melalui paparan ini, terlihat bahwa tantangan utama pengembangan sawit rakyat bukan pada keterbatasan dana, melainkan pada optimalisasi implementasi program dan peningkatan akses informasi di tingkat petani.
