Tanah Bumbu, Mediaperkebunan.id
PSR (Peremajaan Sawit Rakyat) merupakan program strategis nasional dengan tujuan meningkatkan produktivitas juga menjaga keberlanjutan sawit rakyat. Persyaratan utamanya adalah legalitas lahan.
“Ini menjadi masalah bagi petani di Kabupaten Tanah Bumbu juga di Kalsel secara keseluruhan. Banyak petani yang kebunnya berada dalam kawasan hutan atau tumpang tindih dengan HGU perusahaan. Bupati harus memberi kemudahan sehingga kebun petani memperoleh legalitas yang jelas dengan keluar dari kawasan hutan juga bersertifikat hak milik. Tanpa ini maka sulit bagi petani mengakses dana PSR,” kata Jayadi, Ketua DPD ASPERPIR Kalimantan Selatan pada pertemuan teknis dan pemetaan PSR di Kalimantan Selatan yang diselenggarakan DPP ASPEKPIR bekerjasama dengan BPDPKS.
ASPEKPIR Kalsel yang tersebar di 6 kabupaten yaitu Tanah Bumbu, Batola, Tapin, Tanah Laut, Banjar dan Kotabaru siap bekerjasama dengan pemda untuk mensuskeskan PSR di Kalsel. Kalsel termasuk Tanah Bumbu memiliki potensi kekayaan alam yang besar salah satunya adalah kelapa sawit.
Saat ini umur tanaman kelapa sawit di Tanah Bumbu sudah banyak diatas 25 tahun sehingga perlu dilakukan peremajaan. Petani yang memiliki kebun yang sudah tua ini diharapkan bergabung dalam PSR, tanamannya diganti dengan benih unggul sehingga produktivitas meningkat.
Realisasi PSR di Tanah Bumbu tahun 2021 1.000 ha sedang tahun 2022 target 800 ha. ASPEKPIR mendukung PSR sesuai tujuan organisasi ini untuk supaya petani lebih baik dan sejahtera.
Ambo Sakka, Sekretaris Daerah Tanah Bumbu menyambut baik peran ASPEKPIR yang membantu dan memberdayakan petani sawit di Tanah Bumbu. Pemda Tanah Bumbu siap bekerjasama dengan ASPEKPIR.
Saat ini kondisi petani kelapa sawit di Tanah Bumbu sedang memprihatinkan karena harga TBS yang rendah. “Saya banyak menerima keluhan dari petani tentang harga rendah ini. Kita sudah beri bantuan benih unggul, pupuk sehingga produktivitas meningkat tetapi menjadi kurang berarti karena harganya yang rendah,” katanya.
Juwita Yandi, Ketua Harian DPP ASPEKPIR menyatakan, organisasi ini selalu bekerjama dengan pemerintah, baik pusat, provinsi dan kabupaten untuk mejangkau petani supaya bisa mendapat pendanaan BPDPKS untuk PSR, Sarpras dan Pengembangan SDM. Sayang kalau dana yang sudah dialokasikan tidak bisa diserap petani.
Hairuddin, Sekretaris Eksekutif GAPKI Kalsel minta petani Kalsel bersabar menghadapi harga TBS yang rendah. Petani diminta tetap merawat tanaman kelapa sawitnya supaya produktivitas tetap tinggi. Meskipun ekspor sudah dibuka tetapi harga tidak bisa serta merta naik.
“Bulan depan harga CPO diperkirakan naik dan harga TBS akan ikut naik juga. Petani harus tetap semangat merawat kebunnya. Petani swadaya juga diminta melakukan kemitraan dengan PKS d sekitarnya. Saat ini kemitraan merupakan keharusnya sebab tidak bisa lagi melakukan segala sesuatu sendiri,” katanya.
Dwi Nuswantoro dari BPDPKS menyatakan sampai semester 1 tahun 2022 realisasi penyaluran dana BPDPKS untuk PSR di Kalsel seluas 3.883 ha, dengan jumlah pekebun 2.012 orang dan dana yang tersalur Rp109 miliar. Tersebar di Kotabaru 1.611 ha, 742 pekebun, dana Rp46,221 miliar; Tanah Bumbu 1.326 ha, 838 pekebun, dana Rp36,311 miliar; Banjar 466 ha, 180 pekebun, dana Rp12,183 miliar; Barito Kuala 169 ha, 122 pekebun, dana Rp5,068 miliar; Tanah Laut 311 ha, 130 pekebun, dana Rp9,399 miliar.
Tahun 2021 realisasi PSR menurun karena ada perubahan regulasi yaitu permintaan BPK supaya ada surat bebas dari kawasan hutan dari KLHK dan tidak tumpang tindih dengan HGU dari BPN. Ada perubahan mekanisme penyaluran dana juga melalui escrow account dan pencairannya sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Dengan perubahan ini maka penyelenggara semakin aman dari jeratan hukum karena sudah sesuai aturan sehingga kinerja kedepan diharapkan semakin baik.
