JAKARTA, mediaperkebunan.id – Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) mengusulkan agar Pabrik Kelapa Sawit (PKS) tanpa kebun atau PKS Komersil diwajibkan saja untuk bermitra dengan petani sawit. Karena keberadaannya dibutuhkan petani swadaya yang belum bermitra.
Demikian dikatakan Ketua Umum DPP Apkasindo Gulat ME Manurung menanggapi polemik keberadaan PKS tanpa kebun belakangan ini. “Polemik PKS tanpa kebun akan selesai kalau pemerintah mewajibkan semua PKS itu untuk bermitra dengan petani,” tegasnya di Jakarta, Kamis (4/7/2024).
Menurut Gulat, jika PKS tanpa kebun ditertibkan justru berdampak kepada petani swadaya. Karena petani swadaya yang belum bermitra sangat bergantung pada PKS itu.
Ada 6,87 juta hektare (ha) kebun sawit rakyat yang menghidupi 17 juta KK petani sawit dan pekerja sawit. “Jadi harus sangat hati-hati dalam mengambil kebijakan ataupun regulasi,” tukas Gulat.
Sebenarnya, kata Gulat, selama ini harga TBS petani swadaya dibeli pabrik sawit selalu di bawah harga acuan dinas perkebunan di 22 Provinsi APKASINDO. Meski di sisi lain sering juga terjadi pabrik sawit komersil justru membeli TBS petani swadaya dengan harga yang lebih tinggi dari harga Disbun.
Hal itulah, menurut Gulat, yang membuat PKS konvensional pusing karena petani plasmanya tergoda untuk menjual TBS ke PKS Komersil. Mestinya PKS konvensional itu menjaga agar petani mitranya tidak berpaling ke PKS Komersial.
“Kalau yang benar-benar petani sawit, pasti merasakan manfaatnya PKS komersial. Karena mereka tidak perlu antri berhari-hari di PKS untuk memasok TBS,” jelas Gulat.
Gulat menilai jika terdapat keinginan membatasi PKS itu jelas bertujuan monopoli. Gulat pun menepis apabila kehadiran pabrik Komersil kerap mengganggu pabrik konvensional karena mengambil TBS pekebun mitra-plasmanya.
Gulat menyarankan agar PKS konvensional memjaga hubungan baik kemitraannya agar tidak berpisah. “Menjaga hubungan itu bisa bentuk transparansi, harga yang stabil, tidak ada potongan, timbangan pabrik siap selalu ditera, hutang petani plasma jelas ujungnya dan lain-lain,” jelasnya.
Gulat berharap, agar pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian dapat bijak dalam mengambil keputusannya menyangkut PKS tanpa kebun. Sehingga keputusan dapat menguntungkan semua pihak. (YR)
