Apindo Sumut memprotes resolusi sawit parlemen Eropa. “Kalau diimplementasikan akan membatasi impor CPO dan produk turunannya dari Indonesia. Sumut, Sumsel dan Sumatera pada umumnya ekonomi berbasis sawit sehingga akan mempengaruhi perekonomian,” kata Parlindungan Purba, Ketua DPP Apindo Sumut.
“Protes ini akan kita sampaikan pada parlemen Uni Eropa. Kami mendukung pemerintah yang sedang berusaha mengatasi masalah ini. Kalau diteruskan ini akan jadi embargo perdagangan padahal sekarang sudah bukan jamannya lagi,” katanya.
Kondisi ini merupakan momentum bagi pemerintah, pengusaha dan semua stake holder sawit supaya membangun hilirisasi produk CPO. “ Saya minta perbankan membantu pengusaha perkelapa sawitan, pemerintah juga bantu perijinan sehingga bisa dipasarkan di Indonesia sendiri,” katanya.
Pasar ASEAN penduduknya mencapai 600 juta sedang Indonesia saja 250 juta. Ini merupakan pasar yang besar tinggal pemerintah bantu meningkatkan daya belinya.
Pengusaha bisa memproduksi hilir di Indonesia sehingga ada nilai tambah. Dengan cara ini bila ada masalah maka daerah yang berbasis sawit tidak terguncang seperti pada karet sekarang. Supaya produk komoditi bisa berkembang maka harus ada perhatian pada hilir seperti untuk bioenergi.
Dengan memproduksi produk hilir seperti sabun, komestik maka Indonesia tidak tergantung pada Eropa. Ada pasar lain yang harus digarap selain Eropa.
Palindungan yang juga ketua komite 2 DPD RI akan mengangkat masalah ini ke DPD dan minta sinkronisasi antar instansi pemerintah dalam menaggapinya. Semua pihak harus bekerjasama tidak bisa sendiri-sendiri. Kemenaker harus aktif karena terkait soal pekerja. Kemenlu juga harus aktif.
Sifat parlemen Eropa adalah sering tidak sama dengan kebijakan pemerintahnya. Trias politica benar-benar dijalankan dii sana. Tetapi tetap ini merupakan bagian dari Eropa yang diharapkan semakin kuat ke depan.
