Suara petani kelapa sawit anggota SPKS (Serikat Petani Kelapa Sawit) di daerah sentra sawit adalah kebun yang tidak memiliki legalitas sedang biaya pembuatan sertifikat mahal Rp4-6 juta, menjual TBS ke tengkulak padahal PKS ada di belakang rumah, tidak pernah didampingi untuk kenal budidaya kelapa sawit berkelanjutan, harga sawit anjlok padahal biaya hidup meningkat dan sawit dalam kawasan hutan padahal asli penduduk setempat.
“Masalah-masalah ini tidak bisa dibiarkan, harus ada yang dilakukan. Masalah pembelian TBS misalnya saat ini prosesnya dari petani swadaya ke koperasi/kelompok tani dijual ke agen kecil, kemudian agen besar baru masuk pabrik. Padahal ini menyalahi Inpres Moratorium, Permentan nomor 1 tahun 2018, ISPO dan UU no 19 tahun 2013,” kata Sekjen SPKS Mansesuetus Darto pada Indonesia Palm Oil Smallholder Conference and Expo di Pontianak.
Sesuai dengan regulasi seharusnya pemerintah melakukan pemetaan terhadap perkebunan rakyat swadaya, menyediakan legalitas lahan, dilakukan penyuluhan dan pendampingan supaya petani bisa mengelola kebun secara sustainable dan siap ISPO. Dengan cara ini dari koperasi bisa langsung ke pabrik.
Bila petani sudah terdata, punya STDB (Surat Tanda Daftar Budidaya), produktivitas naik , kelembagaan sudah baik maka program B30 bisa dipasok oleh petani. B30 jadi terasa langsung manfaatnya oleh petani.
Pemerintah harus menyusun langkah baru melalui dana bagi hasil sawit dengan prioritas penghasil sawit untuk perlindungan dan pemberdayaan petani sawit mandiri. Dinas perkebunan kabupaten sebagai ujung tombak yang langsung berhadapan dengan petani harus mendapat dana BPDPKS untuk melakukan penyuluhan sawit dan pemetaan petani.
Bentuk satgas sawit untuk mengawasi penetapan harga sawit yang berbeda-beda. Pengawasan pada pabrik yang membeli dari pihak bukan kelembagaan petani karena menurut Permentan nomor 1 tahun 2018 hal ini sudah tidak boleh lagi. SPKS sendiri mendukung implementasi ISPO untuk perbaikan tata kelola kebun sawit rakyat.
