https://api.whatsapp.com/send?phone=6281361509763
18 December, 2021
Bagikan Berita

Kuala Lumpur, mediaperkebunan.id – Global Child Forum, sebuah yayasan nirlaba Swedia, mengakui Wilmar International Limited (Wilmar) telah mencapai penilaian tertinggi secara global dari seluruh industri dalam memperjuangkan perlindungan hak-hak anak, dengan mengintegrasikan ke dalam operasinya . Dalam laporan independen yang diterbitkan oleh Global Child Forum, ‘The State of Children’s Rights and Business 2021, yang memonitor 832 perusahaan secara global, Wilmar mencetak nilai 9,8 dari 10, melebihi skor rata-rata sektor swasta yang hanya 5,4.
Jeremy Goon, Chief Sustainability Officer Wilmar mengatakan, “Kami merasa terhormat telah diakui atas upaya kami dan terus terdorong untuk memimpin industri dalam memperjuangkan hak-hak anak, serta memastikan bahwa sektor swasta bebas dari perburuhan, eksploitasi atau pelecehan yang melibatkan anak-anak. Kami sangat bangga dengan upaya kami untuk menjaga anak-anak yang tinggal di perkebunan bersama keluarga mereka, aman dari potensi risiko dan bahaya”.

Dia menambahkan, “ini adalah upaya terus menerus dan sadar yang dilakukan untuk memastikan anak-anak memiliki fasilitas dan instrumen yang memungkinkan mereka berkembang. Upaya ini terus berlanjut meskipun ada tantangan akibat dampak pandemi Covid-19.”

Sejumlah upaya telah dilakukan perusahaan dalam membantu menyediakan fasilitas dan instrumen tersebut. Diantaranya termasuk mencetak materi sekolah untuk anak-anak yang bersekolah di perkebunan Wilmar. Upaya lain termasuk ‘sistem pos pekerjaan rumah’, yaitu pekerja perkebunan secara aktif membantu mengumpulkan dan mengirimkan pekerjaan sekolah, serta memanfaatkan radio atau televisi untuk menyiarkan program pendidikan.

Wilmar juga menyediakan akses ke pendidikan gratis dan berkualitas kepada lebih dari 10.800 anak usia sekolah. Mereka sangat yakin bahwa pendidikan adalah kunci untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kehidupan. Perusahaan juga mengoperasikan 145 penitipan bayi di seluruh perkebunannya untuk mengasuh lebih dari 3.300 anak karyawannya.

Baca Juga  POLITEKNIK LPP SIAPKAN TENAGA AHLI HILIR KELAPA SAWIT

“Posisi Wilmar dalam benchmark kami mencerminkan komitmen mereka dalam mengintegrasikan perspektif hak anak di semua operasi dan upaya berkelanjutan mereka dalam mengembangkan pemahaman yang lebih baik, tentang bagaimana operasi mereka berdampak terhadap anak-anak. Tolok ukur kami menunjukkan apa yang dapat dicapai untuk bisnis dan masyarakat, ketika perusahaan mengintegrasikan pendekatan yang mengutamakan anak,” kata Cajsa Wiking, Sekretaris Jenderal Global Child Forum.

Sebelumnya, Wilmar juga telah diakui oleh Global Child Forum di antara sedikit perusahaan yang ditampilkan oleh mereka dalam studi kasus yang menilai perjalanan, tantangan, dan pencapaiannya dalam mengintegrasikan hak-hak anak di seluruh Wilmar dan operasi pemasoknya.

Pada 2020, Wilmar dan Business for Social Responsibility (BSR) mengembangkan ‘Pedoman Penerapan Perlindungan dan Pengamanan Anak, bekerja sama dengan perusahaan consumer good besar lainnya. Panduan ini bertujuan untuk melengkapi operasi hulu kelapa sawit, yang mencakup pemasok pihak ketiga Wilmar, dengan pemahaman dan kapasitas untuk melindungi hak-hak anak. Pada Juni 2021, Wilmar dan BSR bergerak ke fase berikutnya dengan melakukan uji coba manual di perkebunan terpilih di Indonesia dan Malaysia.

Wilmar pertama kali meluncurkan Kebijakan Perlindungan Anak pada 2017 untuk memperkuat upayanya dalam melindungi anak-anak yang tinggal di perkebunannya bersama keluarga mereka. Kesehatan dan kesejahteraan anak-anak juga merupakan salah satu pilar utama Piagam Perempuan Wilmar .

Wilmar baru-baru ini masuk dalam Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) World Index dalam kategori industri Makanan, Minuman, dan Tembakau untuk kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG), setelah tahun lalu masuk dalam Indeks DJSI Asia Pasifik.

Wilmar juga baru-baru ini menduduki peringkat nomor satu dalam penilaian 2021 oleh Sustainable Palm Oil Transparency Toolkit (SPOTT), dengan nilai total lebih dari 91 persen untuk transparansi dan keterbukaan publik tentang kebijakan dan upayanya terkait dengan masalah ESG.

(Visited 18 times, 1 visits today)