21 May, 2020

Menurut Gamal Nasir, Ketua Dewan Pembina POPSI (Persatuan Organisasi Petani Sawit Indonesia) salah satu hambatan PSR adalah banyaknya” petani “ yang bersuara lewat organisasi petani, padahal mereka tidak termasuk petani yang bisa mendapatkan PSR.

Mereka punya profesi lain tetapi menjadi pengurus organisasi petani, punya kebun sawit luas dan kebunnya sudah tua dan orang-orangnya dicurigai berafiliasi politik dengan partai dan elit. Kebunnya ingin masuk dalam program peremajaan sawit rakyat sehingga tidak murni dalam memperjuangkan petani.

“Mereka sangat vokal di organisasi petani seolah-olah mewakili petani sawit secara keseluruhan. Padahal kriteria petani yang ikut PSR jelas sekali maksimal 4 ha/KK, kelembagaan pekebun dan legalitas lahan,” katanya.

“Petani abal-abal” akan menjadi masalah karena tinggal jauh dari kebun, bukan penduduk setempat, tetapi seolah-olah ikut kelembagaan. Gamal berharap pemda jeli melihat ini. Jangan sampai yang tidak berhak yang mendapat PSR.

Selain itu faktor hambatan lainnya adalah PSR menjadi ajang pihak-pihak tertentu yang tidak profesional mencari keuntungan. Misalnya tahu di satu daerah ada kelembgaan petani melakukan peremajaan mereka menjadi kontraktor pembangunan kebun padahal tidak ada track record sebelumnya. Hal ini membuat pengerjaan kebun tidak optimal.

Gamal yang pernah menjadi Dirjen Perkebunan menyatakan dirinya selama menjabat tidak punya kebun sehingga bisa fokus mengurus petani. “Kalau jadi dirjen perkebunan terus punya kebun sendiri takutnya nanti program pemerintah jatuhnya ke kebun saya,” katanya. Setelah pensiun juga sengaja menjadi dewan pembina di berbagai organisasi petani kelapa sawit Apkasindo, Aspekpir dan POPSI karena masih ingin meneruskan perjuangan mensejahterakan petani.

Mansuetus Darto, Sekjen SPKS menyatakan salah satu upaya untuk mempercepat peremajaan oleh Komite Pengarah BPDPKS adalah penunjukkan surveyor untuk verifikasi. Surveyor mungkin nanti bisa lebih cepat dari pemda tetapi bukan karena mereka lebih jago atau hebat dari petugas pemda dalam verifikasi.

Masalahnya mereka mendapat dana yang cukup sedang pemda tidak. Contohnya untuk surveyor biodiesel dan ekpor BPDPKS membayar Rp130,77 miliar. Sedang untuk PSR karena baru akan dimulai belum tahu berapa biaya untuk surveyor.

Anggaran APBD pemda untuk verifikasi minim. Sebaiknya BPDPKS juga mengalokasikan dana buat pemda dan pendamping petani lainnya seperti asosiasi petani. Asosiasi petani siap kalau dilibatkan untuk verifikasi.

Dana untuk surveyor ini bahkan lebih besar dibanding untuk peningkatan SDM petani yang tidak mencapai Rp17 miliar sejak tahun 2015 hingga saat ini. SPKS bahkan mencurigai lembaga surveyor tersebut melakukan kong-kalikong dalam melalui survey nya dengan Industri biodiesel. SPKS telah menyiapkan laporan investigasi untuk diberikan kepada KPK.

Banyak program seperti STDB tidak berjalan karena pemda tidak punya dana cukup. STDB butuh pemetaan sedang pemda tidak ada anggaran untuk itu. Selama ini banyak LSM yang sudah membantu pemda dalam bidang ini. SPKS sendiri membantu pemetaan di beberapa kabupaten.

Dirjenbun, Kasdi Subagyono menyatakan luas areal kelapa sawit rakyat yang potensial untuk PSR adalah 2,78 juta ha. Potensi paling banyak di Sumatera dan Kalimantan. Tiap tahun pemerintah mentargetkan peremajaan 180.000 ha.

Sampai tahun 29 April 2020 rekomtek yang sudah diterbitkan untuk 157.358 ha dan tranfer dana untuk 108.123 ha tetapi yang sudah tertanam masih lebih kecil. Pemerintah sudah berusaha mempercepat dengan menyederhanakan persyaratan dari 14 jadi 8 dan sekarang tinggal 2 yaitu hanya kelembagaan dan legalitas lahan. Verifikasi yang semula 3 tahap di kabupaten, provinsi dan pusat diubah menjadi satu kali oleh tim verifikasi pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Sukses peremajaan adalah berapa hektar tanaman yang ditanam, bukan besarnya rekomtek atau transfer dana. Jangan ada lagi petani yang mengembalikan dana karena tidak bisa melaksanakan. Harus ada kemitraan dengan pihak lain yang membangun kebun.

Salah satu bentuk percepatan PSR menurut Anwar Sunari, Direktur BPDPKS. adalah verifikasi oleh surveyor. Surveyor kebagian 75.000 ha sedang pemerintah 105.000. Saat ini yang harus dilakukan adalah mempercepat proses tanam. Tahun lalu BPDPKS menjadi objek pemeriksaan BPK karena jumlah yang tertanam jauh dibawah dana yang sudah ditransfer.

(Visited 485 times, 1 visits today)