Jakarta, Mediaperkebunan.id

Peningkatan populasi dunia seiring dengan pertumbuhan kebutuhan terhadap produk berbahan dasar kelapa sawit di tengah ancaman pemanasan global menjadi peluang sekaligus tantangan bagi industri kelapa sawit Indonesia. Untuk itu, program peremajaan sawit rakyat (PSR) menjadi kunci utama untuk menjaga ketahanan pangan serta kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin pada Pengukuhan Pengurus Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (GAPKI) 2023- 2028 di Istana Wakil Presiden (12/04).

“Saya minta Kementerian dan Lembaga terkait segera melakukan harmonisasi regulasi penyelesaian status perkebunan di kawasan hutan untuk percepatan program Peremajaan Sawit Rakyat” tutur Ma’ruf Amin.

Ma’ruf Amin juga menegaskan pentingnya untuk membuktikan kepada dunia bahwa industri kelapa sawit Indonesia telah dijalankan dengan tata kelola yang berkelanjutan salah satunya melalui sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Menurutnya, tantangan global semakin menguat sejak Indonesia menjadi produsen kelapa sawit terbesar di dunia pada tahun 2006 lalu dan masih terus berlangsung hingga kini. Untuk itu pemerintah, pengusaha, petani dan seluruh stakeholder industri kelapa sawit Indonesia harus bersinergi agar menjadi satu kekuatan besar untuk menangkal isu-isu negatif tersebut.

“ISPO akan menaikkan daya saing sekaligus memperkuat upaya untuk mengakselerasi penurunan emisi karbon dari industri kelapa sawit Indonesia. Harapan saya, para pengusaha juga diharapkan dapat memberikan pendampingan kepada para petani dalam mendapatkan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)” kata Ma’ruf.

Terkait tuduhan terhadap industri kelapa sawit terhadap lingkungan. Ma’ruf menyatakan berdasarkan perhitungan, tutupan kebun sawit nasional seluas 16,38 juta hektar berkontribusi pada penyerapan 2,2 miliar ton CO2 setiap tahun. Selain itu, program biodiesel telah mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil.

“Industri kelapa sawit telah mengurangi emisi gas rumah kaca sekitar 29,5 juta ton setara CO2 di tahun 2022. Artinya, kontribusi kebun sawit nasional ternyata cukup besar dalam pengendalian perubahan iklim,” tegas Ma’ruf.

Sementara itu Mentri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo dalam sambutannya menegaskan pentingnya pengelolaan industri kelapa sawit yang baik. Mentan berharap, Kemitraan antara pengusaha dan petani dalam menjalankan program-program seperti PSR harus dijalankan dengan serius. Menurutnya, Di tahun 2023 ini pemerintah  sendiri menargetkan program PSR bisa mencapai seluas 180.000 hektar yang tersebar di 21 Provinsi.

“Kalo program PSR ini tidak kita prioritaskan sekarang, maka kita akan kehilangan kekuatan dari industri kelapa sawit di masa depan.” tegas Syahrul.

Hal senada ditegaskan Ketua Umum GAPKI Eddy Martono. Program PSR menjadi salah satu fokus utama program GAPKI. Eddy yakin percepatan realisasi PSR dapat memenuhi kebutuhan pangan dan energi serta kesejahteraan masyarakat global.

Menurut data GAPKI, Indonesia telah menjadi produsen dan eksportir minyak sawit terbesar di dunia (pangsa produksi 59%, pangsa ekspor 54%) dan juga menjadi konsumen terbesar di dunia (pangsa konsumsi 11%). Sehingga peran industri sawit Indonesia dalam memenuhi kebutuhan dunia sangatlah penting terlebih lagi untuk kebutuhan di dalam negeri. Namun, untuk menghadapi persepsi negatif terhadap industri sawit Indonesia, maka perlu dilakukan penyamaan persepsi, soliditas Pemerintah, pelaku usaha dan petani, akademisi, serta lembaga swadaya masyarakat.

“Sinergi ini penting dilakukan untuk menghadapi tantangan pasar global. Berbagai strategi dan pendekatan perlu dilakukan secara terkoordinasi untuk menghilangkan persepsi negatif tentang pengelolaan industri sawit Indonesia di mata dunia,” ungkap Eddy Martono.

Secara keseluruhan Pengurus GAPKI yang baru ini terdiri dari 79 orang yang terdiri dari unsur Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, Wakil Bendahara Umum, Ketua Bidang dan Kompartemen, yang didukung Dewan Pembina, Dewan Pengawas, dan Dewan Pakar. GAPKI juga membentuk cabang baru yaitu GAPKI Cabang Papua yang diharapkan dapat membantu pengembangan perekonomian Papua melalui perkebunan sawit.

Pengukuhan Pengurus GAPKI periode 2023 – 2028 dilakukan oleh Joko Supriyono selaku Dewan Pembina GAPKI yang disaksikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di Istana Wakil Presiden.

Secara terpisah, Dirjen Perkebunan Andi Nur Alam Syah menyatakan percepatan PSR merupakan salah satu fokus Ditjebun. Salah satu upayanya adalah meningkatkan koordinasi dengan kementerian/lembaga lain yang terkait juga dengan GAPKI. Tujuannya utuk  meciptakan perkebunan sawit rakyat yang semakin baik dan produktivitas nya semakin tinggi sebagai salah satu penopang devisa negara dari sektor non migas.

“Lakukan percepatan PSR dengan turun ke daerah daerah dengan mereplikasi pola yang dilakukan di Riau. Seperti tagline perkebunan, kita harus kolaboratif dengan instansi terkait. Harus responsif, setiap hari harus dilakukan monitor pencapaian realisasi penerbitan Rekomendasi Teknis. Semua Eselon 2 harus ikut terlibat dan fokus dalam percepatan program PSR. Sawit harus dikelola dengan baik karena merupakan komoditas andalan yang masih bisa bertahan untuk ekspor komoditas. Tahun ini harus dicapai target 180 ribu hektar itu.” Ujar Andi Nur