ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil) tidak perlu diatur lewat Perpres. Lewat aturan yang ada sekarang yaitu Permentan sudah cukup. “Kalau niatnya membantu petani untuk bisa sertifikasi ISPO, tidak perlu Perpres segala. Aturan yang ada sekarang bila dikerjakan dengan sungguh – sungguh dan niatnya membantu petani pasti berjalan,” kata Setiono, Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit PIR, Indonesia.
ISPO banyak berkaitan dengan hal teknis kelapa sawit. Hal-hal seperti ini tidak perlu dibawa sampai ranah Presiden. Masih banyak hal yang lebih penting untuk diatur oleh Perpres. ‘Jangan sampai kalau ada masalah dengan ISPO nanti malah menyeret Presiden dan akhirnya masuk ke ranah politik. Padahal ISPO murni masalah teknis kelapa sawit tidak perlu lagi dibawa ke hal-hal yang bersifat politik,” katanya.
Setiono takut dalam Perpres nanti petani wajib ISPO tanpa instrumen lain seperti siapa yang harus membiayai proses sertifikasi. Petani pasti kesulitan karena butuh waktu lama dan biaya cukup tinggi. Diharapkan pembiayaannya ditanggung oleh BPDPKS. Pemerintah sebaiknya sekarang konsentrasi supaya petani tidak jadi korban kampanye hitam Eropa.
Kalau ISPO wajib dan banyak petani yang belum mampu memenuhi maka akan menjadi cara baru mengambil keuntungan lebih dari petani. Dengan alasan belum ISPO maka harga TBS petani bisa ditekan serendah mungkin, alasannya menumpang jual.
Selama ini masalah utama yang dihadapi adalah dalam ISPO melibatkan banyak instansi dan sering tidak padu. Tugas Kemenko mengatur koordinasi antar instansi ini bukan malah membuatkan Perpres.
Petani sendiri sangat mendukung ISPO supaya minyak sawit yang dihasilkan berkelanjutan. Bagi petani plasma anggota ASPEKPIR sertifikasi ISPO tidak masalah, karena sejak awal sudah tertata dengan baik karena pembangunanya sepaket dengan inti. Kalau inti sertifikasi ISPO maka plasma juga ikut dan dibiayai ISPO.
Masalahnya adalah petani swadaya. Petani plasma juga karena sukses banyak yang membangun kebun di luar plasmanya sehingga menjadi petani swadaya juga. Petani swadaya murni yang membangun kebun karena melihat kesuksesan petani swadaya paling bermasalah. Perlu dibentuk kelembagaannya dulu.
