10 July, 2020

Jakarta, mediaperkebunan.id – Saat ini petani tembakau membutuhkan dukungan Pemerintah terhadap program kemitraan tembakau. Meskipun harus diakui sudah ada program kemitraan budidaya tembakau yang dijalankan secara mandiri oleh beberapa perusahaan, tapi belum semua perusahaan melakukan kemitraan dengan petani tembakau.

Bahkan metode kemitraan itu sendiri bervariasi dari satu perusahaan dengan perusahaan lain. Diantaranya ada beberapa perusahaan memilih untuk kemitraan langsung dan beberapa perusahaan lainya melakukan kemitraan melalui pemasok tembakau yang memiliki footprint luas di Indonesia.

Melihat fakta tersebut, Soeseno, Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) berharap program kemitraan yang sudah berjalan baik saat ini bisa diteruskan dan mendapat dukungan dari Pemerintah.

Tidak hanya itu, menurut Soeseno, seperti kondisi di tengah pandemi Covid-19 seperti saat ini. Sebab penerapan social dan physical distancing secara alami juga dilakukan oleh para petani tembakau. Meski demikian, belum ada standar operational procedure (SOP) yang baku yang dapat diaplikasikan oleh para petani tembakau sebagai bentuk protokol kesehatan yang ketat.

“Dalam proses menanam, mencangkul, dan mengairi sudah otomatis para petani tembakau melakukan jaga jarak. Mereka tidak bergerombol. Karena itu penting bagi pemerintah daerah (Pemda), melalui tingkat RT dan RW melakukan sosialisasi dan edukasi kepada para petani, sehingga imbauan protokol kesehatan tersebut lebih efektif untuk diterapkan,” terang Soeseno diskusi Webinar Tobacco dengan tema “Mendorong Sinergitas Stakeholder Tembakau Kala Musim Panen di Tengah Pandemi Covid-19.
.
Kemudian, tambah Soeseno, adapun yang perlu menjadi perhatian penting bagi pemerintah, adalah masa panen. Setelah proses panen, ketika melakukan penjualan ke pabrikan, jangan sampai situasinya tidak menerapkan protokol kesehatan.

“Dari gudang pabrikan, akan diterapkan proses antrian. Nah SOP antrian belum jelas. Lalu, bagaimana sistemnya? Tentu pihak gudang harus memperhatikan protokol kesehatan agar tidak berdesak-desakan, memastikan seluruhnya memakai masker. Harapannya gudang yang pro aktif mendatangi,” harap Soeseno.

Terlebih, kata Soeseno, luas lahan tanam petani tembakau bergantung pada kepastian jumlah serapan yang akan dibeli oleh pabrikan. Apakah pabrikan akan membeli jumlah seperti biasa, atau mengurangi jumlah.

Inilah yang menjadi spekulasi bagi petani tembakau. Apakah akan menanam seperti biasa, atau berkurang, atau tidak menanam sama sekali. Kondisi inilah yang meresahkan petani, seperti yang dialami para petani tembakau, seperti di Madura.

“Kalau di Lamongan, Bojonegoro, para petani tembakau tetap menanam seperti biasa. Berbeda dengan di Madura, penanaman berkurang 20 persen. Adapun di daerah sentra seperti Probolinggo, turun sekitar 10 persen. Di Jember, proses tanam baru mau dimulai akhir Juli, soal luas tanam, masih spekulasi,” papar Soeseno.

Soeseno mengakui, kedua hal inilah yang perlu mendapat perhatian penting dari pemerintah dan stakeholder industri hilir tembakau (IHT). “Petani tembakau berharap mendapat kepastian dari pemerintah dan pelaku industri terkait bagaimana mewujudkan tata niaga IHT yang mumpuni dari hulu hingga hilir, sembari menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19, dan kepastian jumlah/daya serap tembakau dari pabrikan,” ungkap Soeseno.

Disisi lain, Soeseno menegaskan, “pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani juga harus terus didorong implementasinya.apalagi ditengah kondidisi pandemi Covid-19 ini.“

(Visited 21 times, 1 visits today)