Pemerintah yang dalam hal ini diwakili Menko Perekonomian dan pengusaha karet yang tergabung dalam GAPKINDO sepakat untuk menjalankan program peremajaan kebun karet rakyat. “Fokus utamanya adalah meningkatkan produktivitas perkebunan karet dan meningkatkan kesejahteraan petaninya,” kata Menko Perekonomian Darmin Nasution.

Pemerintah sudah menyiapkan SOP peremajaan karet rakyat yang meliputi ketersediaan bibit unggul bersertifikat, mekanisme land clearing, skema keterlibatan swasta serta standarisasi pembiayaan. Dua faktor kunci keberhasilannya adalah konsolidasi lahan dan kebijakan cess.

Untuk konsolidasi lahan telah disiapkan dua opsi yaitu FELCRA (Federal Land Consolidation and Rehabilitation Authority) dan BOT (Build Own Transfer). Pada FELCRA bantuan berupa pengelolaan lahan milik masyarakat yang tidak produktif seperti yang dilakukan Malaysia. Konsep ini cocok di Indonesia karena banyaknya lahan pertanian maupun perkebunan yang pemiliknya tidak mampu mengelola lahan yang berakibat rendahnya pendapatan.

Sedang konsep BOT memberi kesempatan pada perusahaan swasta membangun wilayah sekitar perkebunan karet petani. Konsep ini diterapkan di Tiongkok.

Sedang pengelola dana cess adalah Badan Pengelola Dana Perkebunan. Dalam pelaksanaannya BPDP akan didukung oleh Pusat Penelitian Karet, Ditjen Perkebunan dan dinas-dinas perkebunan di daerah, industri skala menengah dan besar pengolah karet.