2022, 22 April
Share berita:

Jakarta, Mediaperkebunan.id

Sumarjono Saragih, Ketua GAPKI bidang Ketanagakerjaan menyatakan pekerjaan rumah yang sudah, sedang dan akan dilakukan GAPKI dalam bidang ketenagakerjaan adalah status pekerja kaitannya dengan jaminan sosial, upah, dialog sosial, buruh anak dan perempuan, K3 dan pengawasan pemerintah. Sumarjono menyatakan hal ini pada webinar Perlindungan Perempuan di Kebun Kelapa Sawit yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Praktisi Perkebunan Indonesia bekerjasama dengan GAPKI, BPJS Ketenagakerjaan dan WISPO.

Berkaitan dengan perlindunan perempuan, GAPKI bekerjsama dengan CNV Federasi serikat buruh kehutanan, perkebunan, dan pertanian (Hukatan)-SBSI, berdasarkan hasil penelitian sudah membuat buku panduan Perlindungan Hak-hak Pekerja Perempuan Di Perkebunan Sawit. Buku ini berisi 8 panduan praktis dan praktek baik meliputi komitmen, organisasi, kerjasama, komunitas, perwakilan perempuan, fasilitas kesehatan, fasilitas pemulihan dan fasilitas penitipan anak. Dari hasil riset ini diharapkan berkembang menjadi praktek baik, kemudian jadi hukum nasional dan akhirnya jadi praktik global.

Pilot project berupa Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan yang pertama untuk sawit sudah dilaksanakan di Kabupaten Musi Banyuasin (Sumsel) pada perusahaan anggota GAPKI yaitu PT Hindoli tanggal 7 Agustus 2021. Diharapkan disetiap provinsi sawit ada pilot project serupa sebagai contoh praktek baik.

Tantangan penerapannya adalah bahwa perusahaan perkebunan kelapa sawit anggota GAPKI hanya 697 perusahaan dengan total luas lahan hanya 22% dari total luas kebun kelapa sawit yang mencapai 16,3 juta Ha. Sedang perusahaan non anggota GAPKI lebih banyak 36% dan petani 41%. Bagaimana penerapan panduan ini di perusahaan non anggota dan petani dengan karateristiknya masing-masing , ini yang masih harus ditingkatkan.

Pekerja di perusahaan kelapa sawit baik anggota maupun non anggota GAPKI merupakan pekerja formal yang mengikuti aturan ketenagakerjaan. Sedang pekerja di petani dan rantai pasok (sopir, buruh lepas dan lain-lain) merupakan pekerja non formal. Semua pekerja harus terlindungi. Pada ujungnya semuanya baik perusahaan maupun pekebun harus bersertifikat ISPO yang didalamnya ada perlindungan pekerja.

Dari sisi jaminan sosial GAPKI sudah bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek ) supaya semua tenaga kerja di perusahaan perkebunan menjadi anggotanya. ISPO yang bersifat wajib bagi perusahaan perkebunan dan pekebun tahun 2025 didorong menjadi solusi sebab didalamnya ada prinsip dan kriteria melindungi pekerja dan pekerja perempuan. Dibutuhkan inisiatif, terobosan, kolaborasi dan orkestrasi semua pihak untuk mencapai ini.

Suci Rahmad, Asisten Deputi Bidang Kebijakan Program JKK-JKM, Deputi Direktur Bidang Kebijakan Operasional Program, BP Jamsostek menyatakan program perlindungan untuk pekerja meliputi Ja Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Pensiun (JP) , Jaminan Kehilangan Perkerjaan (JKP). Dari perkiraan jumlah total pekerja di Indonesia 90 juta, yang sudah terlindungi oleh BP Jamsostek 30,6 juta orang, terdiri dari 20,6 juta pekerja formal (semua jaminan) , 3,55 juta pekerja informal (JHT,JKK, JKM), 6,27 juta pekerja konstruksi (JKK, JKM, 236.000 pekerja migran Indonesia (JHT, JKK, JKM).

Data kepesertaan sektor perkebunan/pertanian adalah 560 perusahaan, 2.154 unit usaha , 474.164 pekerja terdiri dari ikut 2 program 16 perusahaan, 144 unit usaha , 39.397 tenaga kerja; 3 program 59 perusahaan, 236 unit usaha, 40.982 pekerja; 4 program 485 perusahaan, 1.774 unit kerja, 393.785 pekerja. Berdasarkan profiling GAPKI jumlah ini hanya 2,3% dari penerima upah.

Jumlah kasus kecelakaan kerja total dilaporkan tahun 2021 adalah 234.370 kasus untuk laki-laki 74,7% dan perempuan 25,3%. JKK sektor pertanian/perkebunan tahun 2021 adalah 3.625 atau 0,76% dari total pekerja yang terlindungi. Berdasarkan kejadian 85,49 % terjadi di dalam lokasi kerja, 8,88% di luar lokasi kerja, 5,63% kecelakaan lalu lintas.

Berdasarkan jenis kelamin pekerja 94,95% laki-laki dan 5,05% perempuan. Kondisi bahaya penyebab kecelakaan kerja 33,74% mengalami gangguan perhatian dan konsentrasi dan posisi saat bekerja tidak aman 21,1%. Corak cedera akibat kecelakaan kerja terbentur 31,16% dan terjepit 17,17%. Hal ini tidak jauh beda dengan beberapa penelitian JKK yang menyatakan bahwa pengaman yang tidak sempurna menyebahkan kejadian JKK 63,5% dan corak cedera.

Harus diupayakan zero kecelakaan kerja dengan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja). Tema bulan K3 tahun 2022 adalah penerapan budaya K3 pada setiap kegiatan usaha guna melindungi tenaga kerja di era digiltalisasi. K3 dan BP Jamsostek sebagai investasi dan kebutuhan semua pekerja (petani/buruh tani).

Penerapan K3 ditempat kerja khususnya sektor perkebunan dan pertanian sesuai mitigasi risiko dari data-data yang tersedia. Hal-hal yang dilakukan adalah : meningkatkan peran ahli K3 perusahaan; melibatkan pimpinan setiap unit untuk aktif memonitoring kepatuhan penggunaan APD; memuat informasi-informasi terkait keamanan bekerja di tempat kerja, memperhatikan waktu dan lama kerja khususnya tenaga kerja perempuan dengan memperhitungkan faktor kelelahan. Pekerja terdaftar sebagai peserta BP Jamsostek, sehingga bisa bekerja dengan aman, nyaman dan fokus, produktivitas berjalan optimal.