29 April, 2020

Pengenaan PPN (pajak pertambahan nilai) terhadap penjualan TBS ke PKS bagi Setiyono, Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit PIR Indonesia (ASPEKPIR) sama sekali tidak ada masalah, karena bukan dibebankan kepada petani tetapi perusahaan. Selama ini pengenaan PPN 10% sudah berjalan biasa dan sama sekali tidak ada masalah. Bagi petani juga tidak ada pengaruhnya, tidak ada untung ruginya.

Hal ini dikatakan Setiyono berkaitan dengan Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu, salah satunya adalah rencana perubahan PPN dari 10% menjadi 1%.

Bagi Setiyono sudah tidak perlu diubah lagi karena kalau 10% bisa dikreditkan lagi sedang kalau 1% tidak bisa. “Kita yang benar-benar petani dan sehari-hari mengurus kelembagaan koperasi tidak ada masalah kok dengan PPN 10%. Kita bisa kreditkan lagi PPN pajak masukan pembelian TBS dari pajak aktivitas bisnis lain seperti pengadaan pupuk,” kata Setiyono yang setiap bulan KUDnya membuat faktur PPN Rp300-700 juta ini.

Perusahaan juga tidak ada ruginya karena dari PPN pembelian TBS koperasi bisa dikreditkan lagi dari penjualan CPO dan aktivitas bisnis lain. Bagi KUD yang tidak punya bisnis lain maka PPN 10% ini seolah-olah menjadi beban karena hanya ada pajak keluaran ,tidak ada pajak masukan dari bisnis lain. Fungsinya jadi hanya jadi kolektor saja yaitu mengumpulkan dan melaporkan faktur pajak. Untuk KUD seperti ini sebaiknya diberi insentif sebagai kolektor.

Selain PPN, selama ini petani lewat koperasi dibebani PPh (pajak penghasilan) 0,25% bagi koperasi yang memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan 0,5% bagi koperasi yang tidak punya.

Pahala Sibuea, Wakil Ketua Sawit Masa Depanku (Samade) menyatakan PPN tidak ada masalah karena selama ini juga sudah dipungut meskipun petani tidak tahu. Saat ini regulasi berkembang terus mulai dari Permentan nomor 1 tahun 2018, Perpres Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan sampai Perpres ISPO.

Inti dari semua regulasi ini adalah membuat petani berkelompok dalam kelembagaan petani. Kalau sudah membentuk kelembagaan maka petani bisa mengklaim pajak masukan PPN. Karena itu lebih baik PPN tetap 10% karena kalau 1% tidak bisa dikreditkan jadi pajak masukan.

“ini merupakan pendapat saya pribadi yang akan saya sampaikan pada teman-teman anggota SAMADE,” katanya.

Selama ini manfaat pajak yang dipungut belum dirasakan oleh petani sawit, padahal potensi pajak yang terkumpul sangat besar. Namun alokasi APBN untuk sektor perkebunan sawit sangat kecil sekali.

“Petani sering banyak mengeluh tentang sarana dan prasarana jalan kebun atau akses kebun petani sangat tidak memadai, sehingga untuk mengeluarkan produksi TBS petani sangat sulit dan membutuhkan biaya besar yang selalu dibebankan ke petani melalui harga jual TBS. Disinilah peran kehadiran pemerintah yang dituntut oleh petani, jangan hanya memungut pajak saja dari petani sedangkan investor selalu diberi insentif,” kata Pahala.

Mansesuetos Darto, Sekjen Serikat Petani Kelapa Sawit menyatakan hal berbeda. Selama ini petani sudah dikenakan PPH22 sebesar 0,5% dan sekarang mau di bebankan lagi agak keberatan.

Selama ini, tidak ada asas manfaat buat petani setelah petani dikenakan wajib pajak. Misalnya, dikembalikan ke petani dalam bentuk insentif dan bantuan-bantuan peningkatan produktivitas. Karena terkesan selama ini, Kemenkeu hanya mau tarik pajak saja sementara asas manfaat nya tidak ada.

Kalaupun misalnya hanya perusahaan yang dikenakan pajak, maka perusahaan itu juga akan mengenakan wajib pajak bagi petani/tengkulak dan ujungnya petani yang menjadi beban. Kemudian, Jangan disamakan petani yang besar dan petani kecil. Petani yang skala kecil dibawah 5 ha itu banyak. Kalau ini dikenakan buat petani kecil itu, maka akan membawa masalah baru bagi mereka.

(Visited 306 times, 1 visits today)