Masih segar bagi kita, “sengatan” seorang Nara. Nara Masista Rakhmatia nama lengkapnya. Seorang diplomat belia yang berhasil menyalakan kembali api nasionalisme kita. Dengan bahasa Inggris yang fasih, lugas dan lantang penuh nyali membela negerinya. Panggungnya bukan di jalanan atau media sosial yang kini justru bertabur ujaran kebencian dan menyesakan dada. Nara tampil di sidang tahunan majelis umum PBB. Membahas tema “2016: Sustainable Development Goals atau SDGs”.
Nara merespon statemen kepala pemerintahan dari Kepulauan Salomon dan Vanuatu mempersoalkan HAM di Papua. Jelas di luar tema dan konteks. Bahkan cenderung mencampuri urusan domestik Indonesia. Hal inilah yang memantik reaksi seorang Nara. Ketika mendapat giliran berbicara, Nara menyampaikan pernyataannya yang berhasil membuka mata peserta sidang dan dunia.
Perlakuan yang senada kerap kita hadapi dalam berbagai konkteks. Salah satunya, Industri kelapa sawit Indonesia teramat sering mendapat perlakuan tak senonoh seperti peristiwa di atas. Dengan berbagai alasan negatif bahkan hitam, banyak kelompok dan negara yang secara sitematis menyudutkan kelapa sawit Indonesia. Dan nyaris kita keteteran tak berdaya untuk menyampaikan suara dan ketidak setujuan kita. Bahkan tidak sedikit kelompok dan elemen dalam negeri yang turut “menarikan” gendang yang ditabuh para pembeci sawit asing. Sudah saatnya, inspirasi Nara jadi awal untuk merancang bangun diplomasi sawit di panggung dunia termasuk domestik.
Menurut data, tidak kurang 4.5 juta Sumber Daya Manusia (SDM) atau pekerja yang hidup dari kelapa sawit. Tidak kalah penting, 41% kelapa sawit Indonesia dimiliki oleh petani (Data Dirjenbun 2014). Diperkirakan ada 2jt petani. Bila dihitung anggota keluarganya, tentu ada puluhan juta orang yang mengandalkan sawit sebagai sumber nafkah.
Mayoritas pekerja kelapa sawit adalah unskill labour dengan pendidikan SD dan SMP. Terdiri dari pekerja harian, bulanan, menengah hingga pucuk pimpinan. Selama ini, pergulatan dalam ketenagakerjaan di kelapa sawit masih di seputaran mikro. Isu upah minimum, status ketenagakerjaan, dialog sosial, keselamtan kerja (Laporan Proses Diagnosa ILO 2015). Kita tidak menutup mata akan hal itu. Dan harus ada upaya serius untuk menyelesaikannya.
Dalam banyak hal, -kita harus akui khususnya karyawan korporasi-, pekerja kelapa sawit sudah menikmati lebih dibanding sektor industri lain. Korporasi perkebunan salah satu kelompok yang paling patuh membayar upah minimum. Pengawas Ketenagakerjaan pemerintah di daerah mengawasi ketat perkebunan korporasi, tetapi sedikit “mentup mata” kepada pekebun kecil.
Membunuh sawit berarti membunuh pekerja dan petani kecil. Namun kerap disalah artikan bahwa membela sawit adalah membela korporasi besar kelapa sawit. Sudah waktunya kita melihat dengan cara lain. Belum pernah diberdayakan keberadaan mereka sebagai pressure group untuk tujuan advokasi industri sawit. Perjuangan mereka masih terkotak kotak dalam kepentingan kelompok dan belum pernah menyuarakan isu strategis.
Sejarah budaya dan politik dunia mencatat, kekuatan pekerja yang diorganisir mampu merobah perpolitikan dan nasib negerinya. Oleh karena itu, sudah saat nya menjadikan mereka menjadi diplomat seperti Nara. Bersuara dengan lantang ketika kepentingan negerinya (national interest) diusik secara tidak adil dan keji. Kampanye negatif dan cenderung hitam telah menjadi pertaruhan national interest kita. Kelompok pekerja sudah waktunya untuk turut serta menyelematkan sawit dari upaya penghancuran. Menyelamatkan industri sawit adalah juga menyelamatkan lapangan pekerjaan dan motor penggerak ekonomi khusus di pedesaan.
Dalam catatan kita, secara institusi, baru GAPKI dan APKASINDO yang secara konsisten dan aktif bersuara national interest di kelapa sawit. Kita akui pemerintah juga melakukannya. Namun tidak sedikit pula anggota pemerintahan yang justru tidak menyukai sawit. Belum lagi kelompok atau NGO domestik lainya yang kerap tidak kalah agresif nya dari NGO asing. Tidak sedikit pula kebijakan pemerintah menjadi sumber kerumitan dan menjadi beban baru industri ini.
Kini waktunya mencari Nara di bawah pohon sawit. Mengorganisir pekerja, professional dan pekebun yang ada dan menjadi diplomat baru untuk kelapa sawit. Secara de facto ada banyak kelompok dan organisasi SDM di kelapa sawit. Ada serikat pekerja yang terdiri dari berbagai nama dan aliran. Ada kelompok pekerja staff yang jadi wadah independen di berbagai perusahaan. Ada kelompok pekebun yang merupakan individu petani yang tergabung dalam berbagai kelompok asosiasi petani. Benar semua mereka berjuang atas nama kelompoknya. Kecuali asosiasi petani, nyaris tidak pernah kita dengan asosiasi pekerja lain yang bersuara tentang national interest kelapa sawit. Baik menghadapi para kontra sawit dalam negeri maupun global.
Pengamatan penulis, tidak sedikit individu pekerja yang bersuara konsiten dan lantang melawan para kontra sawit. Namun suara mereka tidak cukup untuk merubah keadaan. Sudah saatnya kehadiran dan suara mereka diorganisir dan membawa bendera dan kepentingan 4.5 juta pekerja. Dengan demikian akan menjadi kekuatan baru, powerful dan akhirnya terlalu riskan untuk diabaikan khususnya oleh pemerintah. Harus kita akui, peran pemerintah adalah kunci dan motor penggerak upaya menyelamatkan industri sawit dari upaya penghancuran yang sistimatis.
Ini juga bisa menjadi kesempatan menjadi hubungan industrial yang lebih bernilai (out of the box). Hubungan industrial sering tidak setara dan berada di kubu yang berseberangan. Terlebih menjelang akhir hinggga awal tahun, agenda penetapan UMP (upah minimum provinsi) menjadi sumber gesekan yang melukai hubungan industrial. Akhirnya, isu strategis dan menyangkut masa depan kelapa sawit nyaris tak tersentuh. Tanpa disadari, upah dan kesejahteraan akan menjadi lebih mudah ketika industri sawit hidup dan bertumbuh. Bila tidak cukup pembelaan dan dibiarkan babak belur, tidak tertup kemungkianan berujung pada kebangkrutan dan kehilangan pekerjaan.
Sudah waktunya menggulirkan ide “people power” untuk menjadikan kelapa sawit Indonesia berdaulat dan bermartabat. Tanpa disadari kita telah terperdaya dan gagal paham. Kita dipaksa sepakat bahwa menyelamatkan hutan (kadang sudah semak belukar) dan orang hutan jauh lebih penting dari pada memberi makan manusia. Kita sepakat bahwa hal seperti itu penting. Namun kedua hal tersebut kerap disalah artikan dan didramatisir jadi amunisi pembunuh. Kita cari Nara-nara dari bawah pohon sawit. Berikan panggung kepada mereka. Nyalakan terus api nasionalisme sebagai bahan bakar abadi sehingga perjuangan tidak akan pernah berhenti. Sejarah mencatat, kita adalah bangsa pejuang. Merdeka.
Penulis: Sumarjono Saragih (Voice of Tenera Indonesia / Jaringan Profesional, Pekerja dan Pekebun)
