8 June, 2020

Salah satu penyebab rendahnya kesejahteraan petani kelapa di Maluku Utara , khususnya yang menghasilkan kopra adalah karena dalam rantai pasok mereka berada dalam posisi ke lima. Petani menjual kopra ke pedagang desa, kemudian pedagang desa ke pedagang kecamatan, pedagang kecamatan ke pedagang besar tingkat kabupaten, pedagang kabupaten menjual ke pedagang provinsi, setelah itu dia jual ke pabrik minyak kelapa di Bitung.

“Petani kopra selama ini dikenal sebagai penghasil kopra mutu rendah, black kopra. Petani juga sudah terikat pada pengijon sehingga kalau ke Halmahera mencari kopra di pasar bebas susah, karena yang ada di petani sudah dimiliki pedagang. Semua bagian kelapa bisa diolah tetapi disini hanya dagingnya saja,” kata Sahrin Hamid, Ketua Koperasi Rakyat Halmahera (KOPRA).

Karena itu Sahrin membuat gebrakan dengan Koperasi Rakyat Halmahera (KOPRA). Koperasi ini merupakan perwujudan dari korporasi petani. Petani kelapa merupakan anggota koperasi. Koperasi memiliki industri besar pengolahan kelapa yang bernama PT INKRAH (Industri Kelapa Rakyat Halmahera). Petani menjadi pemilik saham mayoritas di PT ini sedang pemilik saham lainnya bisa bumdes, BUMD, atau investor swasta. “Tetapi tetap petani sebagai pemegang saham mayoritas,” kata Sahrin tegas.

Dengan cara ini maka tugas petani hanyalah mengurus kebun kelapa dan memasok ke PT Inkrah. PT ini bertugas mengolah berbagai produk olahan kelapa mulai dari sabut menjadi coco fiber dan coco peat; tempurung menjadi briket arang; daging jadi kopra putih, minyak kelapa, desicated coconut, santan dan lain-lain; air kelapa jadi nata de coco atau minuman air kelapa.

“Selama ini pemerintah memberi bantuan alat pengolah skala kecil dengan harga Rp100-200 juta pada kelompok tani. Dalam 1-2 bulan alat sudah rusak. Petani harus berbagi antara mengurus kebun dan industri kecil. Petani tidak akan sejahtera dengan industri skala kecil begitu. Petani fokus saja pada memproduksi kelapa, tetapi mereka bergotong royong membangun industri besar,” katanya.

Saat ini Pemprov Maluku Utara sedang menjajaki kerjasama dengan Bank Maluku dan Maluku Utara untuk memberi pinjaman tanpa bunga pada petani untuk membeli saham PT Inkrah. Koperasi dan pabrik sudah operasional. Saat ini baru memproduksi minyak kelapa dengan merek Igono. Untuk memenuhi kebutuhan lokal saja masih kurang.

Dalam pembentukan KOPRA ini Sahrin didampingi oleh Agri Terra, konsultan bisnis dari Belanda yang telah sukses menghimpun peternak Belanda (saat ini meluas ke Belgia dan Jerman) dalam koperasi dan memiliki pabrik Frisian Flag di seluruh dunia. Peternak sebagai anggota koperasi tetap punya kontrol terhadap pabrik berdasarkan produksi susu yang disetorkan. Penentuan harga susu ditetapkan oleh dewan anggota koperasi dengan memperhitungkan berbagai hal.

Konsep ini juga diambil oleh KOPRA dengan sertifikat kelapa. Petani mendapatkan satu sertifikat bila sudah menyetor 10.000 butir kelapa. Distribusi keuntungan pabrik nanti dibagikan berdasarkan sertifikat yang dimiliki. Penentuan harga kelapa kepabrik juga nanti diputuskan oleh anggota koperasi.

Koperasi Petani Rakyat Halmahera ini adalah bentuk korporasi petani model PT. Dalam RJPMN 2020-2024 Kementerian Koperasi dan UMKM akan membentuk 350 koperasi petani dan nelayan. Untuk kelapa ditetapkan Koperasi di Indragiri Hilir, Pangandaran dan Halmahera. Ada 7 yang siap menjadi korporasi pertanian salah satunya adalah KOPRA.

“Daripada banyak tetapi tidak ada yang sukses lebih baik buat saja satu pilot project yang sukses. Khusus kelapa KOPRA sudah sangat siap. Alokasinya pembiayaan ke sana sehingga menjadi besar. Kementan juga sudah menetapkan Halmahera dan Moratai sebagai kawasan kelapa,” katanya.

(Visited 186 times, 1 visits today)