25 January, 2020

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) harus berkontribusi nyata terhadap pembangunan industri sawit di Tanah Air. Peran meningkatkan kinerja ekspor Indonesia harus benar-benar dijalankan. Dito Ganinduto, Ketua Komisi XI DPR RI menyatakan hal ini

Komisi XI sebagai mitra BPDPKS akan terus mengawasi kinerjanya.Total pungutan ekspor 2018 mencapai Rp 14,5 triliun, meningkat 2 persen dari 2017 yang mencapai Rp 14,3 triliun. “Dengan dana sebesar itu BPDPKS harus mampu berkontribusi positif terhadap industri kelapa sawit,” katanya.

Menurunnya harga CPO menurut Dito bisa berdampak pada kesejahteraan para petani. Untuk itu, BPDPKS harus mengatur startegi peningkatan industri sawit,.

Menurut Dirut BPDPKS, Dono Boestomi visi misinya adalah menjadi badan pengelola dana yang terpercaya dalam pengembangan sawit yang berkelanjutan sebagai komoditas strategis nasional. Ada tiga rencana strategis pelaksanaan.

Pertama, stabilisasi harga CPO dengan penerapan B20 secara penuh dan percepatan B30. Kedua, perbaikan kesejahteraan petani. Dan ketiga, investasi industri hilir melalui konservasi sawit menjadi bio hydrocarbon fuel.

Rencana pertama sudah berjalan, saat ini pemerintah sedang menjalankan program mandat sawit menjadi bio diesel. Pada 1 September 2018, mandat itu dimulai dengan program B20, yaitu mewajibkan pencampuran 20 persen biodiesel dengan 80 persen bahan bakar minyak (BBM) jenis solar. Pada Januari 2020 ini program mandat ditingkatkan menjadi B30. Lalu, pada 2021 bergerak menjadi B50.