31 May, 2020

BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) dalam mengekuarkan dana sepenuhnya berpatokan pada Komite Pengarah termasuk alokasi dana biodiesel yang sampai Oktober 2019 mencapai Rp29,2 triliun dan tahun 2020 anggaran Rp4,5 triliun ditambah subsidi APBN Rp2,78 triliun dan tambahan pajak ekspor Rp760 miliar.

“Supaya program ini memberi dampak besar bagi petani maka kita akan mengusulkan supaya Komite Pengarah dalam hal ini Kementerian ESDM memberikan aturan tambahan bagi pengusaha biodisel. CPO yang merupakan bahan baku biodiesel 50%nya harus berasal dari TBS petani,” kata Gamal Nasir, Ketua Dewan Pembina POPSI (Persatuan Organisasi Petani Sawit Indonesia terdiri dari Apkasindo Munas, ASPEKPIR, SPKS, Samade dan JaPSBSI) dalam silaturahmi POPSI.

Dengan cara ini maka program B30 bisa memberikan manfaat langsung bagi petani. Mekanismenya tentu bisa diatur sedemikian rupa sehingga surveyor bisa mengetahui apakah perusahaan pengolah biodiesel ini menggunakan CPO yang 50% bahan bakunya TBS dari petani.

Proses pembuatan biodiesel adalah dari CPO diolah jadi RBDBO. RBDPO ditambah methanol dan sodium methylate menjadi FAME dan gliserin. FAME mengalami proses pencucian, pengeringan dan filtrasi sehingga siap menjadi biodiesel. Dalam B30 maka 30% FAME dicampur dengan solar.

“Perusahaan mendapat keuntungan karena selisih harga minyak dengan biodiesel yang cukup jauh mendapat insentif. Sedang gliceryn sekarang sedang laku keras karena Covid-19 dipergunakan sebagai bahan baku sabun dan hand sanitizer.” Katanya.

Kalau pemerintah mewajibkan CPO yang akan diolah jadi FAME ini 50%nya TBSnya harus berasal dari petani maka dampak biodiesel ini akan langsung dirasakan oleh petani, bukan sekedar kenaikan harga TBS saja. Kalau TBSnya kurang dari 50% maka tidak usah dibayar insentifnya.

Dalam kesempatan itu juga Gamal menyambut baik rencana kenaikan dana peremajaan sawit rakyat BPDPKS dari Rp25 juta menjadi Rp30 juta. Meskipun belum cukup tetapi perhatian terhadap petani kelapa sawit semakin meningkat.

Dalam acara yang sama, Bambang, Staf Ahli Menteri Pertanian bidang Bioindustri menyatakan saat ini momentum yang tepat bagi organisasi untuk memperkuat diri dari dalam. PSR seharusnya bisa didampingi organisasi petani tetapi karena belum siap akhirnya dibantu pihak lain.

Banyak pihak yang sanksi dengan kemampuan petani, jadi sekarang petani harus membuktikan mampu. Sawit adalah sumberdaya yang luar biasa sehingga harus dikelola dengan benar. Sekarang organisasi petani harus siap dengan data yang rinci untuk PSR.

“Segera bergerak jangan menunggu pandemi Covid-19 selesai. Tetap kerjakan tugas tetapi tetap terapkan protokol covid yang benar. Segera data dan petakan kebun masing-masing anggotanya. Petani yang kebunnya ada dalam kawasan segera ajukan pelepasan,” katanya.

Bambang minta petani jangan merasa dimudahkan dengan pengurangan syarat PSR yang semula 14 tinggal 8 sekarang tinggal 2 yaitu legalitas dan kelembagaan. Dulu syarat itu ada tujuannya setelah peremajaan petani tidak harus bekerja lagi memenuhi syarat ISPO. Sekarang karena persyaratan sudah sangat sederhana, pasca peremajaan tugas pemda untuk memenuhi prinsip dan kriteria ISPO.

Petani diminta berkelompok dalam menjalankan usaha taninya. Kebutuhan pupuk misalnya bisa dipenuhi lewat kelembagaan sehingga bisa mendapatkan harga yang lebih murah.

(Visited 370 times, 2 visits today)