https://api.whatsapp.com/send?phone=6281361509763
Petrokimia Gresik
21 November, 2021
Bagikan Berita

Jakarta, Mediaperkebunan.id

Aspek kesetaraan gender merupakan hal yang tidak terpisahkan dari prinsip keberlanjutan, termasuk pada kelapa sawit. Dedi Junaedi, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, Ditjenbun/Ketua Sekretariat Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit berkelanjutan (RAN KSB) menyatakan hal ini.

Untuk memaksimalkan pengarus utamaan kesetaraan gender dalam tataran kebijakan kelapa sawit, Sekretariat RAN KSB bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan UNDP SPOI melakukan studi akselerasi pembangunan kelapa sawit berkelanjutan melalui kebijakan responsif gender.

Isu gender beberapa tahun lalu digunakan dalam kampanye hitam kelapa sawit untuk menunjukkan industri ini tidak memperhatikannya. Hasil studi menunjukkan pemerintah berkomitmen mengarusutamakan kesetaraan dalam pembangunan kelapa sawit berkelanjutan. Hasil studi juga menunjukkan kebijakan responsif gender dapat berfungsi secara positif terhadap peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit.

Eni Widayanti, Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi Kedeputian Bidang Kesetaraan Gender, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menyatakan target SDGs terkait pembangunan kelapa sawit berkelanjutan melalui kebijakan responsif gender adalah tujuan 5 mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dan tujuan 12 menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.

Pekerja perempuan pada usaha pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan dan perburuan tahun 2019 mencapai 35,12% dan tahun 2020 36,38%. Untuk mengetahui bagaimana posisi gender dalam kelapa sawit maka harus ada data terpilah dan analisa gender dari hulu ke hilir kelapa sawit.

Meliputi aspek penyediaan data terpilah pekebun perempuan dan laki-laki, peran serta dan kedudukannya dalam perkebunan kelapa sawit; analisa akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pada pembangunan kelapa sawit bagi pekebun perempuan dan laki-laki. Pemetaan dan analisa potensi pemberdayaan ekonomi perempuan dan pelaku usaha perkebunan; studi analisis ISPO dari perspektif kesetaraan gender.

Baca Juga  Sinarmas Bantu SPP Anak Suku Sakai

RAN KSB sendiri sudah memasukkan aspek kesetaraan gender lewat kegiatan 11 yaitu percepatan pembentukan dan penguatan kelembagaan pekebun perempuan. Uraiannya meliputi pelibatan perempuan dalam struktur kelembagaan pekebun yang tidak terbatas pada peran-peran khas gender yang sering dilekatkan pada perempuan; mengadakan kegiatan peningkatan kapasitas kepemimpinan bagi pekebun perempuan; melibatkan perempuan dalam kegiatan musyawarah desa untuk turut mengambil keputusan (desa ramah perempuan dan peduli anak, pelatihan kepemimpinan perempuan di pedesaan.

“Kemen PPPA berkomitmen untuk mengawal ini dengan usulan untuk menyusun MoU dengan Deputi II Kemenko Perekonomian selalu ketua tim pelaksana RAN KSB. Kami juga melakukan peningkatan kapasitas PengarusUtamaan Gender (PUG) dan Perencanaan Peranggaran Resposif Gender (PPRG),” katanya.

Bentuknya berupa bimbingan teknis PUG dan PPRG bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dengan meningkatkan komitmen, pemahaman gender serta integrasi program kegiatan responsif gender dari OPD terkait sektor kelapa sawit (PPRG desa, desa ramah perempuan dan peduli anak), mendorong anggaran responsif gender (ARG) melalui penyusunan Gender Analysis Pathway yang disahkan lewat Gender Budget Statement dan ditetapkan dalam rangka rencana kerja dan anggaran.

Kemen PPPA dan dinas PPPA memfasilitasi kegiatan bimbingan teknis serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelaksanaan PUG dan PRG di OPD terkait sektor kelapa sawit.

(Visited 23 times, 1 visits today)