20 April, 2018

Banyaknya perusahaan yang areal HGU-nya masuk ke dalam areal kawasan yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) yang baru, untuk itu diperlukan harmonisasi peraturan baik di tingkat pusat maupun daerah. Sebab RTRWP itu diluar kewenangan Kementerian Pertanian.

Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Komisi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO), Dedi Junaedi kepada perkebunannews.com.

Menanggapi hal tersebut, lanjut Dedi, pada tahun 2018 terdapat kegiatan rencana aksi perbaikan tata kelola perkebunan kelapa sawit, sebagai tindak lanjut rekomendasi Litbang KPK seperti penyelesaian areal HGU perkebunan kelapa sawit, kebun rakyat yang terindikasi masuk di kawasan hutan, percepatan pendaftaran Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB).

“Selain itu, saat ini sudah tersusun draft Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN KSB) dan pembentukan Forum Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (FoKSBI),” kata Dedi yang juga sebagai Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan (PPHP).

Komponen utama RAN KSB, Dedi menguraikan diantaranya peningkatan kapasitas pekebun, perbaikan tata kelola dan penanganan konflik, perbaikan pengelolaan dan monitoring lingkungan serta ISPO dan akses pasar.

FoKSBI Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau sebagai pionir untuk pilot project kelapa sawit berkelanjutan Indonesia kerjasama dengan Sustainable Palm Oil Initiative (SPOI) UNDP. “FoKSBI selanjutnya akan dibentuk di Provinsi Sumatera Utara dan Kalimantan Barat pada tahun 2018. Pada tahun selanjutnya diharapkan dapat dibentuk di 20 provinsi sentra sawit lainnya,” terang Dedi. YIN – Berita selengkapnya ada pada Majalah Media Perkebunan Edisi 173

(Visited 180 times, 1 visits today)