27 July, 2020

Naiknya harga CPO yang diikuti naiknya harga TBS membuat banyak petani di Jambi menunda pelaksanaan replanting. “Dengan harga Rp1.562/kg minggu ini membuat beberapa petani yang komitmen akan melakukan replanting menunda. Alasannya sayang harga sedang naik malah ditumbang, sedang penghasilan dari komoditas lain belum menjanjikan,” kata Kepala Dinas Perkebunan Jambi, Agus Rizal, pada webinar Mengoptimalkan Potensi Petani Kelapa Sawit Memacu Program PSR yang dilaksanakan Media Perkebunan.

Untuk menjaga penghasilan selama kelapa sawit belum berbuah, petani sudah minta tumpang sari. Tetapi harga TBS yang terus naik membuat petani tarik ulur dan menunda-nunda peremajaan. Luas kebun kelapa sawit petani yang sudah waktunya diremajakan di Jambi adalah 98.076 ha terdiri dari petani swadaya 22.000 ha dan petani plasma 76.076 ha.

Tahun 2020 target peremajaan 24.800 ha dan sampai Juni rekomtek yang sudah diajukan ke Ditjenbun adalah 2.748,32 ha, paling tinggi diantara provinsi lain. Tahun 2017-2019 target PSR 38.744 ha, terdiri dari 43 unit KUD/Gapoktan/Kelompok Tani, rekomtek 12.516,3 ha, transfer dana BPDPKS Rp302,18 miliar dan yang sudah dicairkan Rp12,08 miliar.

Petani mandiri di Jambi ada yang sudah berlembaga tetapi sebagian besar masih sendiri-sendiri. Pemprov Jambi bersama pemda kabupaten kota saat ini mendorong petani untuk bergabung dalam kelembagaan.

Petani plasma juga bukan tidak ada masalah. Banyak eks plasma yang koperasinya sudah tidak berjalan, misalnya di Sungai Bahar dari 22 KUD PIR Trans saat ini yang masih aktif tinggal 7, sedang yang lainnya ada yang bubar, mati suri, tidak aktif. Karena itu untuk PSR , Disbun membuat kelembagaan baru lagi.

Masalah lainnya adalah banyak kebun eks plasma yang sudah dijual tetapi belum balik nama. Selain itu ada kemitraan yang tidak berjalan, tanda bukti bermitra tidak dimiliki petani tetapi semuanya disimpan di perusahaan, tetapi perusahaan tidak transparan. Perusahaan mitra membeli TBS dengan harga dibawah penetapan sehingga petani menjual TBS ke tempat lain.

“TBS petani bebas dijual ke mana saja sehingga jalan dipenuhi truk dari kebun. Meskipun didekatnya ada PKS banyak petani menjual ke PKS lain yang lebih jauh karena harganya lebih tinggi. Kondisi ini membuat infrastruktur jalan menjadi rusak,” katanya.

Masuknya Surveyor Indonesia sebagai pihak yang ditugaskan verifikasi PSR berbagi tugas dengan dinas, Agusrizal minta mereka selalu berkoordinasi dengan Disbun Provinsi. Hal ini sangat penting untuk mengetahui apakah kebun itu masuk dalam kawasan hutan atau tidak.

“Tidak semua data kawasan hutan ada di kabupaten. Setiap titik koodinat pengajuan PSR, Disbun Provinsi selalu berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi untuk mengetahui apakah kebun itu masuk dalam kawasan hutan atau tidak. Ternyata ada beberapa masuk,” katanya.

(Visited 37 times, 1 visits today)