30 July, 2020

JAKARTA, Mediaperkebunan.id – Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menghukum sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit membayar denda Rp 238 miliar karena terbukti membakar lahan gambut di Kalimantan Barat. Demikian putusan majelis hakim yang dibacakan Rabu (29/7).

Dalam putusannya, Majelis Hakim PN Jakarta Selatan yang diketuai Hariyadi, SH, MH, yang didampingi Hakim Anggota Suswanti, SH,MH, dan Ahmad Suhel, SH, MH, menyatakan perbuatan PT PG telah melawan hukum dengan prinsip pertanggungjawaban mutlak (strict liability) atas terjadinya kebakaran lahan gambut seluas 600 hektar (Ha) di areal PT Prana Indah Gemilang (PIG), di Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat.

Majelis hakim juga mengkukum PT PIG melarangan kegiatan apapun terkait lahan gambut, sekaligus membayar bunga denda sebesar 6 persen per tahun dari total nilai ganti rugi lingkungan hidup dan membayar perkara Rp 5,5 juta. Dalam sidang putusan itu tidak dihadiri pihak PT PIG, meski telah dipanggil secara patut.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menggugat PT PIG karena dianggap bertanggung jawab atas pembakaran lahan gambut seluas 600 hektar (Ha) di wilayah konsesi Kecamatan Matan Hilir Selaran, Kabupaten Ketapang, Kalbar, pada 2019 silam.

Direktur Jenderal Penegakkan Hukum KLHK, Rasio Ridho Sani mengatakan, kemenangan atas gugatan tersebut membuktikan adanya komitmen untuk menindak pembakar hutan dan lahan yang menyebabkan kerusakan lingkungan.

Menurut Rasio Sani, kabut asap yang ditimbulkan pembakaran lahan membahayakan kesehatan, seringkali berlangsung cukup lama. Satwa liar dan keanekaragaman hayati yang ada banyak yang terganggu bahkan mati.

“Ekosistem gambut rusak karena terbakar tidak dapat dipulihkan kembali seperti semula. Kerugian lingkungan dan ekonomi yang ditimbulkan sangat besar,” kata Rasio Sani dalam keterangan tertulisnya.

Rasio mengungkapkan, 9 dari 19 perusahaan yang digugat telah berkekuatan hukum tetap setelah terbukti memicu kebakaran lahan dan hutan (karhutla) di Indonesia. Dengan putusan itu diharapkan dapat membuat jera perusahaan pemegang konsesi lahan lainnya agar tidak membakar lahan dan hutan untuk pembukaan perkebunan. (YR)

(Visited 247 times, 1 visits today)