16 January, 2018

Sesuai dengan amanat Undang-UndangPerkebunan bahwa lahirnya badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) salah satunya untuk mengatasi masalah replanting lahan milik petani. Maka dengan terus dilakukannya replanting yang dimulai dari Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, BPDP-KS sudah on the track.

Hal tersebut diungkapkan oleh Pengamat Perkebunan, Gamal Nasir di Jakarta.

Lebih lanjut, menurut Gamal yang juga mantan Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian bahwa memang sudah sewajarnya petani swadaya atau petani mandiri untuk dibantu dalam melakukan perenajaan. Hal ini karena tidak sedikit dari mereka yang salah memilih benih dalam melakukan replanting.

Tidak hanya itu, jika melihat kondisi dilapangan tidak sedikit pula tanaman milik mereka (petani swadaya-red) yang sudah tua ataupun terserang hama dan penyakit. “Jika hal ini terus dibiarkan maka tidak hanya akan mengganggu produksi nasional, tapi juga akan mengganggu ekonominya yang selama ini menggantungkan hidup dari budidaya kelapa sawit,” risau Gamal.

Lebih dari itu, Gamal mengapresiasikan BPDP-KS yang tahun 2018 ini akan melakukan replanting kepada petani swadaya seluas 185 ribu hektar. Artinya jika produktivitas tandan buah segar (TBS) milik petani swadaya yang hanya sekitar antara 10-12 ton/hektar/tahun bisa ditingkatkan minimal menjadi 25 ton/hektar/tahun maka otomatis akan meningkatkan pendapatan petani.

“Melalui pelaksanaan replanting diharapkan Indonesia bisa mempertahankan daya saing kelapa sawit, dan meskipun dengan adanya moratorium sawit tapi tetap bisa meningkatan produksi nasional melalui replanting tanaman tua atau kebun yang produktivitasnya rendah,” harap pendiri Gamal Institute tersebut.

Disisi lain, Gamal mengakui, perbaikan terhadap perkebunan milik petani swadaya memang perlu dilakukan. Hal ini karena sekitar 40 persen dari 11 juta hektar tanaman kelapa sawit yang ada saat ini dikuasai oleh petani.

“Artinya jika kita tidak lakukan ini dengan segera atau meningkatkan produktivitas tanaman rakyat bukan tidak mungkin posisi kita akan di geser oleh Malayaia yang produktivitas perkebunan kelapa sawitnya lebih tinggi,” himbau Gamal.

Sementara itu, Ketua Koordinator Bidang Kelapa Sawit Perkumpulan Penangkar Benih Tanaman Perkebunan, Adi Paimanais menyambut baik program BPDP-KS yang akan melakukan replanting seluas 185 ribu hektar di tahun 2018.

“Sebab dengan melakukan replanting seluas 185 ribu hektar maka bibit yang dibutuhkan bisa mencapi sekitar 26 juta batang. Karena tanpa adanya jaminan ketersediaan benih maka replanting tahun ini tidak akan berjalan,” papar Adi.

Dalam kaitan hal tersebut, Adi mengatakan penangkar siap mendukung penyediaan benih untuk replanting. Bahkan kegiatan replanting akan lebih cepat lagi dilaksanakan jika ada puluhan penangkar kelapa sawit pewaralaba yang tersebar di wilayah sentra pengembangan kelapa sawit di Indonesia.

Namun para penangkar tersebut haruslah tersertifikasi dan bibit siap tanam yang ditangkarkan juga haruslah berasal dari benih tersertifikasi. Tujuannya agar tidak ada lagi tanaman kelapa sawit milik petani swadaya yang menggunakan benih tidak bersertifikat yang menyebabkan rendahnya produktivitas.

“Jadi berdasarkan informasi Pusat Penelitian Kelapa Sawit Medan, potensi penyediaan bibit oleh PPKS dan penangkar pewaralaba PPKS bisa menemuhi setengah dari kebutuhan benih. Sementara kabarnya sebagian perusahaan sumber kelapa sawit juga akan menyediakan bibit,” jelas Adi.

Hal senada diungkapkan, Penangkar Kelapa Sawit asal Kalimantan Tengah, Tri Wicak, pihaknya menyatakan siap menyediakan bibit untuk kebutuhan replanting di Kalimantan Tengah.

Demikian juga dengan Heri DB pewaralaba kelapa sawit PPKS Medan di Kabupaten Bangka Barat, Bangka Belitung yang sudah menangkar 40 ribu dan sedang menunggu kiriman benih 60 ribu lagi dari PPKS. Sementara penangkar kelapa sawit asal Riau dan Deddy Ruslie penangkar pewaralaba asal Kalimantan Barat juga telah melakukan pembibitan pre nursery.

(Visited 237 times, 1 visits today)