Petani tebu yang tergabung dalam Andalan Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) PG Kebon Agung tidak pernah bermasalah dalam pengadaan pupuk dan kredit. “Di sini kebutuhan pupuk dan kredit tidak pernah ada masalah. Sekarang saja mereka tebang pupuk sudah tersedia,” kata Dwi Irianto, Ketua APTRI Kebon Agung.
Distribusi pupuk dilakukan oleh APTRI bekerjasama dengan Koperasi Petani Tebu Rakyat. Koperasi-koperasi petani tebu rakyat bergabung dan membentuk koperasi sekunder yang salah satu bisnisnya adalah penyalur pupuk. Inilah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pupuk petani.
“Setelah panen, buffer stock pupuk sudah ada ditangan kelompok tani. Jadi mereka sekarang sudah tenang, meskipun belum punya uang karena gulanya belum laku tetapi petani sudah punya pupuk,” katanya.
Petani PG Kebon Agung tidak pernah mengalami kekurangan pupuk. Kedua belah pihak saling memahami tugas dan fungsinya masing-masing. Perusahaan tidak ikut serta dalam menentukan distribusi pupuk, tetapi membantu permodalan dalam pembelian pupuk awal.
“Sebelum kredit cair pupuk harus kami tebus. Petani ini butuh pupuk banyak dalam bulan Oktober, November dan Desember pada musim hujan. Kalau koperasi beli pada musim itu saja maka tidak akan kebagian karena distribusi pupuk diatur bulanan. Bulan Januari, Februari, Maret dan lain-lain ada alokasi. Kami berusaha alokasi-alokasi ini kita ambil semua sehingga semua kebutuhan petani bisa dicukupi. Kalau kami hanya mengambil bulan Oktober, November, Desember saja tidak akan cukup. Maka mulai awal tebang yaitu Mei, Juni dan seterusnya setiap bulan alokasi pupuk ditebus. Untuk menebus ini tidak bisa gunakan kredit bank karena harus lunas dulu baru kredit baru bisa cair. Kepedulian perusahaan dengan menalangi dulu dan nanti dibayar setelah kredit cair,” katanya.
Kredit juga tidak ada masalah, kemarin mencoba KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang secara hukum diberikan pada personal, padahal banyak petani terkendala masalah agunan. Akhirnya cari cara dengan bank dan lahirlah KUR rasa KKPE (Kredit Ketahanan Pangan dan Energi). Model seperti KKPE tetapi sebenarnya berasal dari KUR dan bisa berjalan.
“Memang tidak maksimal, kalau KKPR kemarin bisa mencapai Rp75 miliar sedang tahun ini KUR hanya bisa Rp56 miliar karena persyaratannya cukup rumit. Itupun saya pikir bagus dikasih sedikit yang kita manfaatkan yang penting semua areal binaan mendapat pupuk bersubsidi. Kita tidak mengambil maksimal,” katanya.
